Bantah Isu Perseteruan dengan Misbakhun: Kami Tidak Ada Masalah

Purbaya menjelaskan, Kemenkeu dan Komisi XI DPR terus berkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi, terutama untuk mendorong percepatan realisasi belanja negara guna menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Ia menilai, serapan belanja negara selama ini masih belum optimal, padahal memiliki peran penting dalam memperkuat pertumbuhan.

“Beliau (Misbakhun) justru sangat mendukung. Tujuannya agar penyerapan anggaran bisa lebih cepat. Saya ingin pertumbuhan ekonomi di triwulan IV ini bisa di atas 5,5 persen. Jadi semuanya harus belanja,” jelasnya.

Sementara itu, Misbakhun mengatakan dalam pertemuan tersebut, Purbaya memaparkan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi Kementerian Keuangan. Ia menegaskan, Komisi XI DPR siap memberikan dukungan agar pelaksanaan kebijakan fiskal dapat berjalan efektif.

“Pak Purbaya menjelaskan dalam rangka menjalankan seluruh program dan arahan Bapak Presiden, beliau membutuhkan dukungan penuh dari DPR,” ujar Misbakhun.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, Fraksi Golkar akan terus memberikan dukungan terhadap kinerja Kementerian Keuangan, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun dukungan politik.

“Partai Golkar, sebagai partai utama pendukung Bapak Presiden Prabowo, akan memberikan dukungan penuh kepada Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan,” tegasnya.

Sebelumnya, Misbakhun, mengingatkan Menteri Keuangan untuk lebih menjaga komunikasi politik dan fokus membangun sinergi dalam tim ekonomi pemerintah.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi, sebagaimana dikutip dari laman Parlementaria, Senin (13/10/2025).

Misbakhun menyoroti pernyataan Purbaya soal kemungkinan pemotongan atau pengalihan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik dan tidak bisa serta-merta dialihkan tanpa pembahasan bersama DPR.

“Itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada pembahasan dengan DPR,” tegasnya.

Ia juga mengkritik respons Purbaya terkait perubahan target defisit APBN yang dilakukan sepihak tanpa konsultasi langsung dengan DPR.

“Ketika tiba-tiba Pak Purbaya menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 persen, itu seharusnya dibahas terlebih dahulu. Tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, kami beri ruang. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan tidak terkesan sepihak,” ujar Politisi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Misbakhun mendorong agar kebijakan fiskal pemerintah berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia bahkan mengusulkan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diturunkan kembali.

“Kalau perlu PPN kita turunkan lagi ke 10 persen, bahkan 8 persen, demi mendorong konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan pentingnya reformasi sistem perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan agar tidak jatuh miskin.

“Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” jelasnya.