Bappenas Butuh Dana Rp404 Triliun untuk Perbaikan Sanitasi Indonesia

Suharso mengatakan lembaga atau penyedia layanan air bersih dan limbah domestik masih kurang secara tata kelola. Kedua, ia menilai pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum belum direncanakan dengan baik.

"Seringkali infrastruktur sanitasi dan air minum yang dibangun tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah," katanya.

Suharso juga menggarisbawahi kurangnya kesadaran masyarakat akan sanitasi dan air minum yang layak. Hal itu dinilai berpengaruh pada perilaku hidup sehat masyarakat.

Untuk perbaikan mutu sanitasi dan air minum, pemerintah menargetkan pembangunan baru dan pengembangan layanan sistem pengelolaan air limbah domestik, baik terpusat maupun setempat. Target lainnya, pembangunan 10 juta sambungan ke rumah tangga.

Tak hanya itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan kapasitas institusi penyedia layanan, seperti penyehatan PDAM dan perusahan daerah pengelolaan air limbah. Untuk itu, perlu penyusunan regulasi dan kerangka kebijakan terkait sanitasi dan air minum.

"Ini melalui perilaku hidup bersih dan sehat, pengembangan lebih lanjut pendanaan kreatif melalui KPBU, hibah berbasis kinerja, penjaminan pendanaan PDAM dan subsidi bunga, serta mikrokredit," ujar Suharso.

Dalam rancangan RPJMN 2020-2024, pemerintah akan fokus untuk meningkatkan target akses sanitasi dan air minum yang aman dan berkelanjutan, yaitu 90 persen akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya akses aman  sebesar 20 persen, dan praktek BABS mencapai nol persen. 

"Berikutnya 100 persen akses air minum layak yang didukung dengan penyediaan akses air minum permintaan sebesar 30 persen melalui pembangunan 10 juta sambungan rumah tangga, termasuk di dalamnya akses air minum aman sebesar 15 persen," kata Suharso.