Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengungkapkan ada lima investor yang akan segera memulai pembangunan proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Nah, nanti minggu depan kalau Pak Presiden kunjungan ke sini, itu ada groundbreaking lagi, sekitar lima,” kata Basuki kepada jurnalis dikutip dari saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/7/2024).
Basuki menyebutkan kelima investor yang akan melangsungkan pembangunan proyek di ibu kota baru Indonesia, di Kalimantan Timur (Kaltim) adalah Bank Central Asia (BCA), Intiland Development, Indogrosir, Royal Golden Eagle (RGE), dan Swiss-Belhotel Nusantara.
Tapi, atas pesan Jokowi, setiap proyek yang akan dilakukan groundbreaking di IKN harus sudah memiliki Perjanjian Kerjasama (PKS). Dia menekankan tanpa adanya PKS, proyek tersebut tidak akan diizinkan untuk melakukan groundbreaking.
“Itu sudah harus PKS. Kalau tidak PKS, tidak akan groundbreaking,” ujarnya.
Meskipun jumlah proyek yang akan groundbreaking tidak banyak, hanya lima proyek, semuanya harus sudah lengkap dengan PKS termasuk seluruh perizinannya.
Dengan adanya PKS, para investor telah mulai membayar kontribusi yang akan dimasukkan ke dalam rekening sementara. Rekening tersebut tidak akan dipakai oleh Otorita IKN hingga waktu yang ditentukan dan belum boleh digunakan untuk keperluan lain.
“Itu harus sudah lengkap dengan PKS termasuk perizinannya, sehingga sekarang kalau dengan PKS, mereka sudah mulai membayar kontribusi itu,” tutur Basuki.
Jokowi menekankan pentingnya IKN menjadi model tata kelola pemerintahan yang baik dan cepat. Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan kecepatan dalam proses perizinan dan administrasi harus ditingkatkan.
Dengan demikian, IKN bisa dijadikan sebagai contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam hal efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan. Percepatan itu diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan mempercepat pembangunan di IKN.
“Tidak cukup baik saja sekarang, tapi harus cepat. Apapun perizinan dan sebagainya itu akan lebih cepat dan ini akan menjadi contoh untuk tata kelola perkotaan lainnya,” tambah Basuki.