Belanja Negara per Juli Belum Sentuh Separuh Anggaran
- Realisasi belanja negara hingga Juli 2024 mencapai Rp1.638,8 triliun, tumbuh 12,2% (yoy) namun turun dari bulan sebelumnya.
- Belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.170,8 triliun, tumbuh 14,7% (yoy), termasuk forntloading untuk pemilu dan pilkada.
- Belanja non-K/L mencapai Rp582,1 triliun disalurkan untuk subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiunan; transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp468 triliun.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga Juli 2024 telah mencapai Rp1.638,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi ini mencapai 49,3 persen dari pagu anggaran dan tumbuh 12,2 persen year on year (yoy).
Namun, pertumbuhan ini turun dibandingkan bulan lalu yang mampu tumbuh 14 persen (yoy).
"Kalau dilihat growth belanja secara tahunan (yoy) cukup tinggi dan konsisten. Meskipun bila dibandingkan bulan lalu 14 persen agak menurun pertumbuhannya," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Selasa (13/12/2024).
1. Belanja pemerintah pusat realisasinya belum capai setengah dari pagu
Lebih rinci, ia menjelaskan belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) yang realisasinya sudah mencapai Rp1.170,8 triliun atau mencapai 47,5 persen dari pagu. Belanja ini juga tumbuh 14,7 persen secara yoy.
BPP ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah mencapai Rp588,7 triliun atau 19,4 persen (yoy).
"(Belanja) ada forntloading untuk pemilu , pilkada kemudian juga kita dilihat untuk beberapa pelaksanaan program bansos , sarana prasarana hankam dan pembangunan infrastruktur," tegasnya.
2. Belanja non-K/L tembus Rp582,1 triliun
Kemudian, BPP juga disalurkan untuk belanja non-K/L yang realisasinya sudah mencapai Rp582,1 triliun. Realisasi ini sudah mencapai 42,3 perssn dari pagu anggaran.
Belanja non-K/L ini disalurkan di antaranya untuk subsidi dan kompensasi energi, serta pembayaran manfaat pensiunan.
"Belanja subsidi, kompenasi yang menerima paling besar pertamina PLN jadinya mereka dapatkan pembayaran dari mereka jalankan policy ssubsidi dan kompensasi sudah kami bayarkan untuk 2023 dan kuartal I 2024," tegasnya.
3. Transfer ke daerah dan dana desa capai Rp468 triliun
Terakhir, belanja negara disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) yang sudah mencapai Rp468 triliun, atau mencapai 54,45 persen dari pagu Rp857,6 triliun.
