Beras Bulog Bisa Lebih Murah Berkat Bea Masuk Impor Dihapus

08 Nov 2023, 18:15 WIB

Dirut Bulog Budi Waseso saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/11/2023). (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Perum Bulog meyakini pembebasan bea impor beras yang diberlakukan pemerintah bisa membuat harga beras di masyarakat lebih murah. Pemerintah telah memutuskan untuk menerbitkan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) atas komoditas pangan tersebut.

Dengan bea masuk ditanggung oleh pemerintah, otomatis salah satu faktor pembentuk harga beras akan tereliminasi. Itu akan memperingan harga jual di masyarakat.

"Artinya harganya akan lebih murah. Itu kan efeknya kepada nanti harga di masyarakat juga," kata Dirut Bulog Budi Waseso saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

1. Latar belakang pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia

Ilustrasi Dollar dan Rupiah (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Pria yang akrab disapa Buwas itu mengatakan, pihaknya meminta bea masuk dibebaskan karena mempertimbangkan kondisi nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS.

Bulog sendiri membeli beras impor menggunakan dolar AS. Apabila mata uang Negara Paman Sam tersebut menguat, maka harga yang dibayar perusahaan umum milik negara akan lebih mahal.

Ditambah lagi, harga minyak dunia mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir, menyebabkan ongkos pengiriman beras dari negara pengekspor ke Indonesia menjadi lebih mahal.

"Nah itu akan memengaruhi, walaupun pangan itu harganya murah di negara itu, tapi begitu kita compare dengan ongkos-ongkos tadi ya jadi mahal. Maka salah satu yang kita ajukan kepada pemerintah, yaitu bea masuk, yang bea masuk pangan loh ya," ujarnya.

2. Buwas bandingkan impor kedelai yang bebas bea masuk

Penyaluran kedelai bersubsidi oleh Perum Bulog ke perajin tahu dan tempe. (dok. Bulog)

Buwas pun membandingkan komoditas kedelai untuk kegiatan bisnis yang bea masuknya dibebaskan oleh pemerintah. Oleh karenanya, beras yang untuk kepentingan masyarakat banyak harusnya diperlakukan sama.

"Karena kedelai juga untuk kegiatan komersil, bisnis, gak ada pajak bea masuknya. Masa beras yang untuk kepentingan masyarakat dipajaki? Nah itu maksudnya," tuturnya.

3. Pemerintah tugaskan Badan Pangan untuk mengurusnya

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (IDN Times/Fauzan dan Athif Aiman)

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah membahas insentif untuk pembebasan bea masuk beras.

Pemerintah sudah menugaskan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyiapkan hal-hal terkait kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah.

"Nanti Badan Pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan," kata Airlangga saat memberi keterangan pers, Senin (6/11/2023).