Besok, Bansos Beras Akan Disalurkan ke Masyarakat

Dalam rapat tersebut, Bapanas/NFA telah menyamakan pemahaman untuk langkah percepatan dua instrumen utama intervensi, yakni penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras ke masyarakat. Adapun SPHP beras sudah disalurkan pada Sabtu (12/7/2025).

"Jadi, dua instrumen intervensi pemerintah ini memang harus secara masif dilaksanakan karena kalau melihat perkembangan harga beras, sudah melebihi HET. Tentu pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi ini," tutur Ketut.

Adapun penyaluran SPHP beras ditargetkan pada periode Juli hingga Desember 2025 dengan alokasi sebesar 1,318 juta ton. Sebelumnya, SPHP telah terealisasi sebanyak 181,2 ribu ton.

Sementara program bantuan pangan beras tahun ini menjadi pelaksanaan perdana dan diharapkan memberikan dampak nyata khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, instansi yang dipimpinnya akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai praktik tak wajar, baik dalam program SPHP beras maupun bantuan pangan beras. Untuk itu, penguatan sinergi dengan TNI dan Polri menjadi bagian dari strategi pelaksanaan di lapangan.

"Komitmen pemerintah saat ini memperkuat mekanisme penyaluran ke masyarakat, terutama beras SPHP. Tidak boleh ada lagi praktik-praktik tak wajar," ujarnya.

Dia menyampaikan, outlet-outlet harus jelas ada, sehingga masyarakat pun dapat mudah memperolehnya. Arief menegaskan, Bapanas siap mengawasi bersama Satgas Pangan Polri.

"Sementara bantuan pangan beras juga demikian. Terhadap beberapa wilayah tertentu, tentu pemerintah bersama Bulog memerlukan pengawalan dari TNI. Jadi supaya beras pemerintah yang berkualitas baik ini dapat sampai di tangan masyarakat yang bahkan ada di pelosok sekalipun," tuturnya.

Sementara untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan program bantuan pangan serta stabilisasi harga berjalan lebih terencana, Bapanas telah mengusulkan anggaran sebesar Rp16,10 triliun untuk 2026. Usulan tersebut mencakup tambahan anggaran Rp16,02 triliun dan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp79,42 miliar.

Arief mengungkapkan, kebutuhan beras untuk SPHP diperkirakan sebanyak 1,5 juta ton per tahun. Sementara untuk bantuan pangan atau bansos beras, kebutuhan per bulan mencapai 180 ribu ton.

"Dengan anggaran yang disusun dari awal, intervensi bisa dilakukan lebih cepat. Misalnya harga naik lebih dari 10 persen selama tujuh hari, Bulog bisa langsung bergerak tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran," kata dia.