Jakarta, IDN Times - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) didorong untuk dapat memastikan distribusi beras bisa berjalan dengan lancar.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar.
“Jangan sampai distribusi tidak lancar, sehingga menyebabkan harga beras tinggi,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu, (27/7/2024).
Menurut Esther, pemerintah dalam hal ini Bulog yang dipimpin Bayu Krisnamurthi dapat mengkalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat di Indonesia sehingga kenaikan harga juga dapat diredam.
“Kalau itu sudah dipenuhi, baru kita bicara distribusi,” imbuhnya.
Adapun, Bulog sempat diminta oleh Kemendagri untuk bisa gerak cepat mengantisipasi pergerakan harga beras yang kembali bergerak naik. Permintaan Kementerian pimpinan Tito Karnavian harus dapat direalisasikan Perum Bulog disampaikan di tengahA skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294, 5 miliar.
Mengacu data panel harga Badan Pangan Nasional atau Bapanas pagi ini, harga beras premium sendiri berada diangka Rp15.860 atau naik hingga 1,99 persen. Sedangkan untuk beras medium, berada di harga Rp13.620 atau naik 0,29 persen pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024.
Kemendagri meminta agar Bulog segera stabilisasi harga beras seiring tren kenaikan harga yang mulai terjadi di musim kemarau. Oleh karena itu, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi dalam menjaga stabilitas harga beras secara nasional.
Adapun Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menunjukkan bahwa kenaikan harga beras terjadi di 32,22 persen wilayah di Indonesia pada pekan ketiga Juli 2024.
Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu (3/7/2024) lalu.
Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.
"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari.
Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendorong kepada Perum Bulog dan Bapanas dapat memastikan distribusi beras bisa berjalan dengan lancar.