BUMN Produsen Gula Rugi Rp680 M, Petani Tebu Kritik Pedas Manajemen
- PT Sinergi Gula Nusantara (SugarCo) mencatat kerugian Rp680 miliar akibat kebocoran gula kristal rafinasi impor di pasar, memicu sorotan terhadap kinerja BUMN tersebut.
- Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia menilai kerugian bukan semata karena impor, tetapi juga lemahnya manajemen dan rendahnya kualitas bahan baku yang belum tertangani dengan baik.
- Pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola industri gula menuju swasembada, sementara petani mendesak pembenahan manajemen serta regulasi agar BUMN lebih efisien dan berpihak pada rakyat.
Jakarta, IDN Times – Industri gula nasional kembali menjadi sorotan setelah mencuatnya kabar kerugian BUMN PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau SugarCo sebesar Rp680 miliar.
Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria membeberkan kerugian yang ditanggung SugarCo ialah akibat kebocoran gula kristal rafinasi (GKR) impor di pasar. Sebagai informasi, SugarCo adalah Sub Holding Komoditi Gula PTPN III (Persero) Holding Perkebunan.
Menurut Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), perusahaan pelat merah tersebut memegang amanah rakyat. Kerugian sebesar Rp680 miliar seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah.
"SGN itu kan milik rakyat. Kenapa bisa rugi sebanyak itu? Apakah di setiap periode atau interval waktu tidak diadakan evaluasi?" ujar Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen, Rabu (15/4/2026).
1. Kerugian SugarCo dinilai kesalahan manajemen
Menurut Soemitro, kerugian SugarCo bukan hanya soal kebocoran GKR impor, tetapi juga ada persoalan manajemen yang tidak kreatif dalam menanggulangi kondisi industri, termasuk rendahnya kualitas bahan baku.
"Taruhlah sekarang misalnya PT SGN rugi Rp680 miliar. Kenapa? Karena gula impor? Ya enggak lah. Ya karena enggak bisa, manajemennya enggak bisa kerja," kritik Soemitro.
2. Minta BUMN jangan jadi importir tunggal GKR
Adapun kerugian SugarCo diungkapkan BP BUMN dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (8/4/2026). Dalam rapat itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian mengusulkan agar impor GKR hanya dilakukan melalui satu pintu, yakni BUMN.
“Kita satu pintu saja, karena terlalu banyak pintu soal impor gula rafinasi,” ujar Kawendra.
Menanggapi hal itu, Soemitro khawatir kapasitas pabrik gula (PG) BUMN tak mencukupi untuk memproses GKR impor, dan hanya akan menjadi pedang gula impor saja.
“Kalau impornya BUMN memang pabriknya mampu itu bikin gula super semuanya? Belum tentu. Nanti malah jadi broker saja. Dia broker, dia impor raw sugar, habis itu dijual. Untungnya untuk siapa? BUMN. Belum tentu kembali untuk petani,” ujar Soemitro.
3. Manajemen harus dibenahi
Pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola industri gula secara keseluruhan, untuk mencapai swasembada. Menurut Soemitro, untuk mencapai hal tersebut, manajemen BUMN produsen gula harus dibenahi, berikut juga regulasi yang berkaitan.
"Yang harus dibenahi kebijakannya, dan regulasinya," kata dia.
