Koalisi Jerman Sepakati Paket Bantuan Bahan Bakar Senilai Rp32,33 Triliun
- Pemerintah koalisi Jerman menyetujui paket bantuan energi senilai Rp32,33 triliun untuk menekan dampak lonjakan biaya energi terhadap masyarakat dan pelaku usaha.
- Kebijakan utama mencakup pemotongan pajak bensin dan solar selama dua bulan serta pemberian bonus karyawan bebas pajak hingga Rp20,21 juta sepanjang 2026.
- Pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan seperti penyesuaian pajak penghasilan bagi kelompok berpendapatan rendah mulai 2027 guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah koalisi Jerman di bawah pimpinan Kanselir Friedrich Merz resmi menyepakati paket bantuan energi senilai 1,6 miliar euro (Rp32,33 triliun) pada Senin (13/4/2026). Kesepakatan ini dicapai setelah para pejabat partai mengadakan pertemuan intensif selama akhir pekan guna merespons lonjakan biaya energi yang berdampak pada daya beli masyarakat dan operasional pelaku usaha.
Paket kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi Jerman di tengah ketidakpastian pasar energi global. Komponen utama dari bantuan ini meliputi pemotongan pajak bahan bakar serta insentif khusus bagi karyawan.
1. Penurunan pajak bensin dan solar
Pemerintah Jerman memutuskan untuk menurunkan pajak energi untuk bensin dan solar sebesar 17 sen (Rp3,43 ribu) per liter selama dua bulan. Langkah ini diambil menyusul tren kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah yang memengaruhi rantai pasok energi internasional. Kanselir Friedrich Merz menjelaskan bahwa pemotongan pajak ini ditujukan untuk meringankan beban finansial warga yang mobilitasnya bergantung pada kendaraan bermotor.
"Langkah ini akan segera membantu para pengemudi dan pelaku usaha, terutama mereka yang banyak menghabiskan waktu di jalan karena tuntutan pekerjaan," kata Kanselir Merz, dilansir Court House News.
Meski disambut positif oleh pelaku industri transportasi, sejumlah ekonom meragukan apakah penurunan pajak ini akan dirasakan sepenuhnya oleh konsumen. Terdapat kekhawatiran bahwa perusahaan minyak tidak memangkas harga di SPBU secara proporsional dan justru menyerap selisih pajak tersebut.
"Kami meminta perusahaan minyak untuk memberikan potongan harga ini secara penuh kepada masyarakat," kata Kanselir Merz untuk mengantisipasi hal tersebut.
Di sisi lain, kebijakan ini menuai kritik karena dinilai sebagai solusi jangka pendek. Stefan Kooths dari Kiel Institute menilai bahwa langkah pemerintah belum menyelesaikan akar permasalahan.
"Pemerintah sebenarnya tidak bisa menghilangkan kenaikan biaya energi, mereka hanya memindahkan beban tersebut dari satu kelompok ke kelompok lain," ungkapnya.
2. Pemberian bonus karyawan yang bebas pajak penghasilan
Selain pajak bahan bakar, pemerintah menyepakati skema pemberian bonus hingga 1.000 euro (Rp20,21 juta) yang dapat disalurkan perusahaan kepada karyawannya sepanjang tahun 2026. Bonus ini berstatus bebas pajak penghasilan dan potongan jaminan sosial, dengan tujuan memberikan bantalan finansial bagi pekerja dalam menghadapi inflasi kebutuhan pokok.
Namun, karena sifatnya yang sukarela, realisasi pemberian bonus ini dikembalikan pada kapasitas finansial masing-masing perusahaan, yang berpotensi menjadi tantangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk menjaga postur anggaran negara akibat kebijakan keringanan ini, pemerintah berencana menyesuaikan tarif pajak tembakau yang akan berlaku mulai pertengahan tahun 2026.
"Negara tidak bisa menanggung semua ketidakpastian dan risiko yang terjadi di dunia," tambah Kanselir Merz, dilansir Manila Times.
3. Tantangan ekonomi dan rencana kebijakan lanjutan
Perekonomian Jerman saat ini masih menghadapi tekanan akibat fluktuasi pasokan energi. Sejumlah lembaga ekonomi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jerman pada tahun 2026 hanya berada di level 0,6 persen, terkoreksi dari perkiraan awal sebesar 1,3 persen. Perlambatan ini dipicu oleh tingginya biaya produksi yang menghambat sektor manufaktur dan industri.
Sebagai strategi jangka panjang, pemerintah merencanakan penyesuaian regulasi pajak penghasilan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang ditargetkan mulai berlaku pada Januari 2027. Selain itu, pemerintah Jerman juga menyatakan penolakannya terhadap rencana Uni Eropa yang akan memperketat standar emisi untuk kendaraan hibrida, demi menjaga daya saing industri otomotif nasional.
Kanselir Merz menegaskan bahwa seluruh langkah kebijakan yang diambil berorientasi pada perlindungan kepentingan ekonomi nasional, seraya mengingatkan bahwa proses pemulihan membutuhkan waktu.
"Ini barulah langkah awal dari upaya kita untuk memperbaiki ekonomi," ujarnya.
