OECD Proyeksi Defisit Anggaran Naik Gegara MBG-Danantara
- OECD proyeksikan defisit anggaran Indonesia naik dari 2,3% menjadi 2,8% terhadap PDB pada 2025.
- Kenaikan disebabkan oleh perluasan program Makan Bergizi Gratis, pembentukan Danantara, dan diskon tarif listrik.
Jakarta, IDN Times - Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan bahwa defisit anggaran Indonesia akan meningkat dari 2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024 menjadi 2,8 persen pada 2025.
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Danantara, serta pemberian diskon tarif listrik.
1. Program MBG beri tekanan ke defisit fiskal
Dalam laporan terbarunya yang bertajuk OECD Economic Outlook Edisi Juni 2025, OECD menyebut ekspansi program makan gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil, serta pembentukan Danantara yang baru akan memberikan tekanan tambahan terhadap anggaran sekitar 1,6 persen dari PDB.
Selain itu, kebijakan diskon tarif listrik yang diterapkan pada awal 2025 juga turut mengurangi penerimaan negara.
"(Program) pada awal tahun 2025 akan memberikan tekanan ke atas sekitar 1,6 persen dari PDB pada defisit anggaran," kata OECD.
2. Defisit fiskal akan dijaga sesuai ketentuan undang-undang
Meski terjadi lonjakan pengeluaran, pemerintah tetap menjaga defisit di bawah batas maksimum 3 persen PDB melalui pemotongan belanja secara menyeluruh yang setara dengan 1,3 persen PDB.
Disiplin fiskal dengan menerapkan defisit maksimal 3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Alhasil, OECD meyakini sikap fiskal pemerintah akan tetap netral pada 2025. Hal ini disebabkan oleh belum terealisasinya sebagian besar dana yang dialokasikan ke sovereign wealth fund dalam bentuk belanja investasi publik pada tahun tersebut.
3. OECD tekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan danantara
Lebih lanjut, OECD mendorong percepatan penyaluran dana dari Danantara guna mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Meski demikian, lembaga tersebut menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.
Untuk memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah, OECD juga merekomendasikan agar pemerintah mulai meningkatkan penerimaan negara secara bertahap mulai tahun 2026.
