Deretan Kebijakan Pemerintah Kerek Ekonomi Jelang Lebaran
- Pemerintah menyiapkan kebijakan dan program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang Lebaran 2025.
- Program pariwisata selama Idul Fitri, insentif PPN DTP, diskon tarif tol, THR Keagamaan, hingga percepatan program kendaraan listrik disiapkan pemerintah.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan dan program untuk masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang Lebaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Airlangga saat menjadi pembicara kunci di acara Nusantara Economic Outlook (NEO) 2025, Jumat (14/3/2025).
"Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025, pemerintah mendorong peningkatan demand dan supply dalam mendukung pergerakan ekonomi saat libur Lebaran," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/3).
2. Berbagai program/kebijakan yang disiapkan pemerintah
Berbagai kebijakan dan program yang disiapkan pemerintah jelang Lebaran, mulai dari program pariwisata selama periode Idul Fitri yang diproyeksikan akan terdapat sebanyak 122,1 juta perjalanan wisatawan, insentif PPN DTP yang ditambah sebesar 6 persen untuk tiket transportasi pesawat.
Selain itu, diskon tarif tol 20 persen untuk perjalanan jarak jauh (Barrier Gate to Barrier Gate) di beberapa ruas tol pada H-7 hingga H-4 Lebaran, serta H+7 hingga H+8 lebaran, hingga percepatan program kendaraan bermotor listrik yang telah disepakati bantuan pemerintah sebesar Rp7 juta per unit motor.
Ada juga kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh dan Bonus Hari Raya Keagamaan bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, penyaluran THR ASN pusat dan daerah serta pensiunan pada 2 minggu sebelum Idul Fitri.
Di samping itu, program belanja nasional, antara lain Friday Mubarak pada 28 Februari – 28 Maret 2025 dengan target transaksi sebesar Rp75-77 triliun, BINA Lebaran pada 14 – 30 Maret 2025 dengan target transaksi Rp30 triliun, dan kampanye belanja online Ramadan di seluruh e-commerce.
2. Pemerintah monitor ekonomi global
Airlangga menuturkan, di samping menyiapkan berbagai kebijakan untuk menjaga perekonomian, pemerintah juga terus memonitor dinamika ekonomi global yang terus mengalami perubahan. Salah satunya terkait kebijakan ekonomi baru di Amerika Serikat seperti tarif.
Dia mengatakan, meski sejumlah negara menghadapi risiko resesi yang lebih tinggi, Indonesia tetap berada dalam posisi yang baik. Menurut data Bloomberg pada Februari 2025, probabilitas resesi Indonesia kurang dari 5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Meksiko (38 persen), Kanada (35 persen), dan Amerika Serikat (25 persen).
"Namun demikian, dengan fondasi ekonomi nasional yang solid, diversifikasi mitra dagang, serta hilirisasi yang terus diperkuat, Indonesia berpeluang besar menjaga stabilitas dan daya saingnya di tengah gejolak ini," tuturnya.
Menurut dia, diperlukan komitmen dan sinergi dari semua pihak untuk bekerja bersama dalam membangun fundamental ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
3. Perekonomian Indonesia tunjukkan ketahanan optimal pada 2024
Airlangga mengatakan, perekonomian Indonesia sepajang 2024 menunjukkan ketahanan yang optimal, dengan capaian pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 5,03 pereen (year on year/yoy).
Sejumlah provinsi juga menunjukkan pertumbuhan regional yang pesat, seperti Papua Barat dan Maluku Utara yang masing-masing tumbuh sebesar 20,8 persen dan 13,73 persen, yang didukung tumbuhnya sektor industri pengolahan serta pertambangan & penggalian.
"Selain itu, beberapa leading indicator perekonomian nasional juga mencatatkan angka yang impresif sehingga menunjukkan optimisme masih kuat," ujarnya.
Kondisi tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level optimis sebesar 126,4 pada Februari 2025, PMI Manufaktur yang tetap ekspansi di level 53,6, serta inflasi yang terkendali, yakni deflasi 0,48 persen (month to moth/mtm) karena masih adanya program diskon tarif listrik, dengan komponen inti mengalami inflasi 0,25 persen (mtm).
