Desil DTSEN Dinilai Tak Sesuai Kondisi Ekonomi, Ini Respons Purbaya

Menurut Purbaya, anggaran yang telah dicairkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini mencapai sekitar Rp7 triliun.

Namun, anggaran tersebut mencakup kebutuhan operasional dan berbagai program BPS secara keseluruhan, bukan semata-mata untuk pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sensus.

“Jadi anggaran untuk macam-macam [kegiatan], cukup banyak,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menjelaskan kesalahan dalam proses pendataan merupakan hal yang masih mungkin terjadi. Namun, pemerintah akan terus melakukan perbaikan agar kualitas data sosial ekonomi semakin akurat.

“Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” katanya.

Ia berharap perbaikan DTSEN dapat menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat. Dengan demikian, data tersebut dapat menjadi dasar yang lebih tepat dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga, bukan ukuran mutlak kondisi ekonomi maupun pendapatan masyarakat.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, desil menunjukkan posisi suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.

“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia melalui keterangan tertulis, dikutip, Rabu (26/8/2026).

Ia menjelaskan, keluarga dalam DTSEN diperingkatkan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.

Dengan demikian, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Amalia menegaskan, desil bukan merupakan ukuran absolut kemiskinan ataupun ukuran nominal pendapatan dan kekayaan keluarga. Sebagai contoh, keluarga yang masuk desil 3 berarti berada pada kelompok ketiga dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif.

“Keluarga dalam desil yang sama juga tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amalia mengatakan penentuan desil tidak hanya didasarkan pada penghasilan, kepemilikan barang, daya listrik, pekerjaan, maupun satu indikator tertentu.

Pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersamaan. Di antaranya kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kondisi disabilitas.

Berbagai informasi tersebut kemudian diolah menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.

“Karena menggunakan kombinasi berbagai karakteristik, satu kondisi atau satu indikator saja tidak dengan sendirinya menentukan posisi desil suatu keluarga,” katanya.

Menurut Amalia, PMT merupakan salah satu pendekatan statistik yang juga digunakan secara internasional, khususnya ketika informasi pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh atau diverifikasi secara lengkap.

Ia menambahkan, desil berfungsi sebagai alat pemeringkatan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatifnya. Data tersebut dapat digunakan kementerian/lembaga sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran atau prioritas program sesuai tujuan dan ketentuan masing-masing program.

“Dengan demikian, desil bukan daftar penerima suatu program dan penggunaannya selalu perlu dibaca dalam konteks program yang bersangkutan,” ujarnya.

Amalia mengatakan posisi desil suatu keluarga dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain.

Karena itu, kualitas DTSEN perlu terus dijaga melalui pemutakhiran data. Perubahan pada satu indikator juga tidak otomatis mengubah posisi desil karena seluruh karakteristik diperhitungkan secara bersama-sama dalam proses pemeringkatan.

Pemutakhiran DTSEN dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data, mulai dari data administrasi, hasil sensus dan survei, pembaruan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan (ground check), hingga informasi yang disampaikan masyarakat melalui kanal yang tersedia.

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Data tersebut terus dimutakhirkan agar semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.

Bagi masyarakat yang menemukan data diri atau keluarganya belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, pembaruan dapat diajukan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi, seperti Cek Bansos Kementerian Sosial, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta Cek DTSEN milik BPS.

Namun, pengajuan pembaruan data tidak otomatis mengubah posisi desil. Informasi yang disampaikan akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali sesuai data dan metode yang berlaku.

“BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut,” pungkas Amalia.