Dipaksa Suntik Mati PLTU, Bahlil Tagih Bantuan Dana Lembaga Donor

- Menteri ESDM menegaskan Indonesia tak akan mempensiunkan PLTU batu bara tanpa sumber pendanaan yang jelas.
- Pemerintah tidak mau menggunakan APBN atau meminta PT PLN menerbitkan obligasi baru untuk transisi energi.
- Mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM mengkritik hasil survei terkait penetapan kebijakan energi baru terbarukan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia tidak dapat dipaksa untuk mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara tanpa kejelasan mengenai sumber pendanaan.
Meskipun ada janji dari lembaga keuangan untuk membiayai transisi tersebut, hingga kini belum ada realisasinya. Hanya saja, Bahlil tak menjelaskan secara rinci.
"Masa kita disuruh paksa untuk mempensiunkan PLTU-PLTU itu, kan, siapa yang mau membiayai? Dijanji ada lembaga donor yang membiayai, mana ada? Sampai sekarang belum ada, zero," kata Bahlil dalam BeritaSatu Outlook 2025 di The Westin Jakarta, Kamis (30/1/2025).
1. Pemerintah pertimbangkan ketersediaan pendanaan

Bahlil menegaskan transisi energi harus dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pendanaan. Pemerintah tidak mau memaksakan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk memensiunkan PLTU.
Pemerintah juga tidak mau meminta PT PLN (Persero) untuk menerbitkan obligasi baru untuk membiayai suntik mati pembangkit berbasiskan tenaga fosil tersebut.
"Masa kita harus memaksa dengan APBN atau PLN membuat bond baru lagi untuk membiayai itu? Kita mau, tapi ada uangnya dulu. Kalau nggak ada duitnya ya sorry bos. Kita harus memproteksi kebutuhan dalam negeri dulu, jadi harus fair," tegasnya.
2. Bahlil soroti hasil survei terhadap Kementerian ESDM

Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menyebutkan ada hasil survei yang mengkritik kinerja Kementerian ESDM terkait penetapan kebijakan energi baru terbarukan. Dia pun mempertanyakan hal tersebut.
"Ada survey yang mengatakan bahwa Kementerian ESDM nilainya belum pas itu gara-gara belum memutuskan tentang arah kebijakan energi baru terbarukan. Dalam hati saya ini pesanan asing kah? Ini pola kolonial baru di bangsa ini," tuturnya.
3. Pemerintah tetap komit pensiunkan PLTU batu bara

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana Indonesia memensiunkan PLTU batu bara serta semua pembangkit energi fosil dalam 15 tahun ke depan.
"(Kami) merencanakan untuk memensiunkan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit energi fosil dalam 15 tahun ke depan," kata Prabowo pada Sesi Ketiga KTT G20 Brasil, Selasa (19/11/2024) waktu setempat.