Efisiensi APBN Tak Pangkas Anggaran Otorita IKN
- Otorita IKN mendapat tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun menjadi Rp14,1 triliun di 2025 untuk memulai pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.
- Instruksi Presiden tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 diterbitkan sebelum rapat tentang IKN, meminta penyesuaian anggaran kepada Menkeu.
- Meskipun anggaran Otorita IKN tidak dipangkas, akan dilakukan reviu terhadap alokasi anggaran pembangunan sesuai dengan persetujuan Prabowo.
Jakarta, IDN Times - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono memastikan anggaran lembaga yang dipimpinnya tidak mengalami pemangkasan.
Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025, Otorita IKN memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun menjadi Rp14,1 triliun di 2025 untuk memulai pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.
"DIPA awal yang ada di kami adalah Rp6,3 triliun. Nah, untuk memulai pekerjaan yudikatif dan legislatif dibutuhkan tambahan Rp8,1 triliun," kata dia kepada jurnalis, dikutip Selasa (4/2/2025).
1. Basuki akan berkirim surat ke Sri Mulyani
Basuki menjelaskan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, diterbitkan sebelum rapat tentang IKN.
Untuk itu, Basuki menyatakan telah diminta untuk mengirim surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati guna menyesuaikan anggaran sesuai arahan Prabowo.
"Nah, itu akan segera kami surat, mengirim surat pada Bu Menteri Keuangan sesuai dengan arahan Bapak Presiden," paparnya.
2. Anggaran Otorita IKN tetap akan direviu
Meski anggaran Otorita IKN tak dipangkas, Basuki mengatakan akan dilakukan reviu terhadap alokasi anggaran pembangunan IKN sesuai dengan persetujuan Prabowo.
Dia menjelaskan surat resmi terkait anggaran akan dikirimkan kepada Menkeu, dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi untuk turut meninjau.
"Nanti surat itu akan saya tembuskan ke Pak Mensesneg, nanti beliau juga ikut merevieu," tuturnya.
3. Prabowo dipastikan tetap lanjut bangun IKN
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono memastikan Prabowo tetap melanjutkan pembangunan IKN meskipun ada efisiensi besar-besaran.
Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025 hingga 2029. Dana tersebut akan digunakan sesuai dengan tahapan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih Rp48,8 triliun 2025 hingga 2029," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
