Gaji Ahli Gizi SPPG: Segini Honor, Tunjangan, dan Tantangannya
- Program Makan Bergizi Gratis dijalankan mulai 6 Januari 2025 di bawah koordinasi SPPG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dengan ahli gizi berperan penting dalam pengawasan menu dan distribusi makanan.
- Gaji ahli gizi SPPG berkisar sekitar Rp5 juta per bulan, namun belum memiliki standar nasional sehingga nominalnya berbeda antar daerah dan menimbulkan isu kesetaraan penghasilan.
- Sistem pembayaran dan tunjangan bagi ahli gizi SPPG masih belum merata serta sering mengalami keterlambatan, menunjukkan perlunya regulasi dan tata kelola yang lebih jelas demi kesejahteraan tenaga kerja.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program nasional yang mulai dijalankan pada 6 Januari 2025 di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program ini menyasar kelompok rentan seperti balita, peserta didik di semua jenjang pendidikan, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang membutuhkan asupan nutrisi seimbang setiap hari. Dalam pelaksanaannya, MBG berada di bawah koordinasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibentuk oleh Badan Gizi Nasional untuk memastikan distribusi makanan berjalan efektif.
SPPG memiliki tanggung jawab besar, mulai dari perencanaan menu, pengolahan makanan, hingga distribusi ke penerima manfaat. Peran ahli gizi menjadi sangat krusial karena mereka memastikan setiap makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan nutrisi. Nah, buat kamu yang penasaran dengan gaji ahli gizi SPPG dan kondisi kerjanya, yuk simak pembahasan lengkapnya berikut ini!
1. Gaji ahli gizi SPPG berada di kisaran Rp5 juta per bulan
Gaji ahli gizi SPPG menjadi salah satu hal yang cukup menarik perhatian sejak program MBG mulai berjalan secara nasional. Berdasarkan sejumlah laporan dari berbagai daerah, tenaga ahli seperti ahli gizi dan akuntan di unit SPPG mendapatkan gaji sekitar Rp5 juta per bulan. Nominal ini biasanya diberikan kepada staf inti yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap operasional program, terutama dalam menjaga kualitas dan standar gizi makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
Namun, besaran gaji ahli gizi SPPG ini belum memiliki standar nasional yang resmi karena hingga kini belum ada regulasi khusus dari Badan Gizi Nasional terkait sistem pengupahan. Hal tersebut membuat setiap unit SPPG memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan besaran gaji bagi tenaga kerjanya. Akibatnya, terdapat kemungkinan perbedaan nominal gaji antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga transparansi dan kesetaraan penghasilan masih menjadi isu yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
2. Sistem pembayaran gaji ahli gizi SPPG masih menghadapi kendala
Selain nominal gaji, sistem pembayaran gaji ahli gizi SPPG juga menjadi perhatian utama di lapangan karena tidak selalu berjalan lancar. Dalam beberapa kasus yang dilaporkan, tenaga ahli gizi harus menunggu hingga tiga bulan sebelum menerima gaji pertama mereka setelah mulai bekerja. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi tenaga profesional yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
Keterlambatan pembayaran ini umumnya berkaitan dengan sistem administrasi dan tata kelola program yang masih dalam tahap penyesuaian sejak awal implementasi MBG. Selain itu, belum adanya kejelasan terkait status kepegawaian, apakah sebagai pekerja tetap atau relawan, juga turut memengaruhi mekanisme pembayaran gaji. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun program MBG memiliki tujuan yang baik, masih diperlukan pembenahan sistem agar kesejahteraan tenaga ahli gizi SPPG dapat lebih terjamin secara konsisten.
3. Tunjangan dan fasilitas ahli gizi SPPG belum merata
Selain gaji pokok, beberapa unit SPPG diketahui memberikan tunjangan tambahan bagi tenaga ahli gizi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam program MBG. Tunjangan tersebut dapat berupa uang makan, biaya transportasi, hingga insentif tambahan untuk lembur atau kegiatan tertentu yang berkaitan dengan operasional dapur gizi. Fasilitas ini tentu menjadi nilai tambah yang cukup membantu dalam menunjang kesejahteraan tenaga kerja di lapangan.
Sayangnya, pemberian tunjangan ini belum merata di semua wilayah karena kembali bergantung pada kebijakan masing-masing unit SPPG. Belum adanya regulasi nasional yang mengatur secara rinci mengenai hak dan fasilitas tenaga ahli gizi membuat standar kesejahteraan menjadi tidak seragam. Oleh karena itu, banyak pihak berharap adanya regulasi yang lebih jelas agar gaji ahli gizi SPPG tidak hanya layak secara nominal, tetapi juga didukung oleh tunjangan yang memadai dan sistem kerja yang profesional.
Program MBG membuka peluang kerja baru yang cukup menjanjikan, khususnya bagi tenaga ahli gizi yang ingin berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Gaji ahli gizi SPPG memang berada di kisaran yang menarik, tetapi masih dihadapkan pada sejumlah tantangan terkait sistem pembayaran dan tunjangan. Dengan perbaikan tata kelola dan regulasi yang lebih jelas, profesi ini berpotensi menjadi pilihan karier yang semakin diminati di masa depan.
