Filipina Kehilangan 70 Persen Dana Pengendalian Banjir Akibat Korupsi
- Kerugian ekonomi mencapai 118,5 miliar peso Filipina (Rp33,8 triliun) akibat korupsi dalam proyek pengendalian banjir.
- Penyelidikan senat menemukan dugaan praktik korupsi dan proyek fiktif terkait pengendalian banjir.
- Pemerintah Filipina meluncurkan inisiatif transparansi untuk mengurangi anggaran dan menekan korupsi dalam proyek pengendalian banjir.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Filipina mengungkapkan, 70 persen dana pemerintah yang dialokasikan untuk proyek pengendalian banjir di negaranya hilang akibat korupsi. Hal ini mengakibatkan kerugian ekonomi negara mencapai 118,5 miliar peso Filipina (Rp33,8 triliun) selama dua tahun terakhir.
Menteri Keuangan Filipina, Ralph Recto menyampaikan temuan ini dalam sidang anggaran Senat. Kasus ini menyoroti masalah serius dalam pengelolaan dana publik untuk mengatasi banjir yang sering melanda negara tersebut.
1. Kerugian ekonomi akibat korupsi di proyek pengendalian banjir
Menteri Keuangan Ralph Recto mengungkapkan, sejak 2023 hingga 2025, kerugian ekonomi akibat korupsi dalam proyek pengendalian banjir yang dikelola Departemen Pekerjaan Umum Filipina mencapai 42,3 miliar hingga 118,5 miliar peso Filipina (Rp12 triliun-33,8 triliun).
"Dana yang hilang tersebut sangat besar, yakni sampai 70 persen dari total anggaran yang disediakan untuk proyek ini," ujar Recto pada sidang Komite Anggaran Senat, dikutip Yahoo Finance.
Skandal ini didasarkan pada laporan adanya proyek fiktif dan konstruksi yang tidak memenuhi standar, yang memperparah masalah banjir di negara tersebut.
2. Penyelidikan senat dan dugaan praktik curang
Pada Agustus 2025, Komite Blue Ribbon Senat menyelidiki dugaan praktik korupsi dan proyek fiktif terkait pengendalian banjir, yang melibatkan kontraktor tertentu yang menguasai sebagian besar kontrak bernilai miliaran peso.
Dalam sebuah pidato pada 25 Juli 2025, Senator Panfilo Lacson menyatakan bahwa sekitar separuh dari 2 triliun peso (Rp571,9 triliun) yang dialokasikan selama 15 tahun untuk pengendalian banjir kemungkinan hilang akibat korupsi.
Ia menyebut Bulacan sebagai daerah dengan banyak proyek fiktif dan penyelewengan. Presiden Bongbong Marcos juga menegaskan pada Juli 2025 ditemukan banyak proyek yang tidak berjalan atau hanya sekadar formalitas dengan dugaan adanya skema kickback.
3. Dampak sosial dan upaya pemerintah tangani korupsi
Pada Juli 2025, Presiden Marcos mengungkapkan kemarahannya atas dugaan korupsi yang menyebabkan banjir parah di Metro Manila meskipun anggaran besar sudah dikerahkan.
"Saya bukan hanya kecewa, tapi marah terhadap praktik ini," ujarnya saat meninjau lokasi proyek tembok sungai di Bulacan yang tidak terealisasi, dilansir South China Morning Post.
Pemerintah kemudian meluncurkan inisiatif transparansi dengan merilis daftar lengkap proyek pengendalian banjir untuk pengawasan publik dan mengurangi anggaran tersebut dalam Rencana Pengeluaran Nasional 2026 sebagai upaya menekan korupsi. Dukungan terhadap tindakan tegas ini juga datang dari berbagai lembaga dan organisasi lokal.
