Ganjar, Anies, dan Prabowo Mendukung Keberlanjutan IKN

Agung menyatakan pembangunan IKN tidak bergantung kepada Jokowi sebagai presiden. Maka dari itu, dia meminta kepada para investor untuk tidak khawatir pembangunan IKN bakal mandek karena Jokowi tak lagi menjadi orang nomor 1 di RI.

"Saya sebut, ini million dolar question, pertanyaan paling mahal karena sulit juga dijawab. Tapi, sejauh ini kita bisa melihat IKN bukan hanya keputusan seorang Presiden Jokowi semata, tadi saya sampaikan sejarahnya," ujar Agung.

Kepada para investor, Agung bercerita keinginan memindahkan ibu kota telah ada sejak zaman Presiden pertama RI, Soekarno. Kala itu, Soekarno memiliki visi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Hal tersebut pun pernah jadi pertimbangan Presiden kedua, Soeharto.

Pun halnya pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggelar diskusi mengenai pembangunan agar lebih merata.

"Kemudian Presiden Jokowi yang memutuskan jadi Undang-Undang. Jadi, poin pertama bukan hanya satu Presiden," kata Agung.

Sampai sekarang, OIKN telah menerima 270 pengajuan Surat Pernyataan Minat atau letter of intent (LOI) untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia. Agung menyatakan LOI tersebut datang dari dalam dan luar negeri.

"LOI total ada 270, terbanyak memang Indonesia, lebih dari setengahnya. Sisanya, banyak dari Singapura, Malaysia, dan negara ASEAN lainnya. Ada dari Jepang dan Korea juga," kata Agung.