Menekraf Respons Keluhan Content Creator Soal Transparansi Pendapatan
Menekraf menyoroti transparansi penghitungan pendapatan kreator konten di platform digital.
Pelaku ekonomi kreatif menghadapi kendala pendapatan dan akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.
WCCE menjadi forum Indonesia dan negara berkembang untuk membahas persoalan ekonomi kreatif secara internasional.
Jakarta, IDN Times - Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya, menyoroti transparansi penghitungan pendapatan kreator konten di platform digital. Itu menjadi salah satu isu yang ingin diperjuangkan Indonesia bersama negara berkembang lainnya melalui forum internasional World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026.
Riefky mengatakan, sejumlah kreator mengeluhkan pendapatan yang tidak sebanding dengan perkembangan jumlah penonton konten mereka. Bahkan, ada kreator yang mengalami penurunan jumlah penonton secara tiba-tiba sehingga memengaruhi penghasilan mereka dari platform digital.
"Nah itu kan juga dirasakan oleh para pegiat ekraf di berbagai negara terutama negara-negara berkembang begitu. Sementara sekarang penghasilan atau kehidupan rutinnya itu dari platform itu. Banyak sekali sekarang juga pegiat ekraf di Indonesia seperti itu," katanya di sela forum WCCE, Kamis (22/10/2026).
1. Menekraf soroti akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual
ilustrasi aset kekayaan intelektual (freepik.com/freepik) Selain transparansi pendapatan, Riefky menyoroti kesulitan pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) financing.
Menurutnya, pelaku ekonomi kreatif masih menghadapi kendala ketika mencari pembiayaan untuk mengembangkan konsep maupun karya hasil kreativitas mereka. Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang ingin diperjuangkan bersama melalui kerja sama antarnegara.
"Nah ini hal-hal ini yang juga sekarang kita lihat juga menjadi perlu kita perjuangkan bersama-sama," ujar dia.
2. Persoalan kreator digital dialami negara berkembang
ilustrasi kreator digital (unsplash.com/Videodeck.co) Riefky mengatakan, perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia cukup signifikan, terutama di kalangan generasi Z dan milenial. Namun, persoalan yang dihadapi para pelaku industri tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia.
Menurutnya, para pelaku ekonomi kreatif di sejumlah negara berkembang juga menghadapi tantangan serupa. Karena itu, terdapat kepentingan bersama untuk memperjuangkan persoalan yang dihadapi komunitas kreatif, termasuk dalam hal pendapatan dari platform digital dan akses pembiayaan.
"Nah ini ada spirit bersama karena kan ada perjuangan dari komunitas yang tidak hanya dirasakan oleh para pegiat ekraf kita tetapi juga dirasakan oleh para pegiat ekraf di negara-negara termasuk yang diperjuangkan oleh pemerintah di negara-negara ini termasuk negara-negara berkembang," tuturnya.
3. WCCE jadi forum perjuangan ekonomi kreatif global
WCCE 2026 menjadi momentum untuk mempertemukan gagasan dengan aksi, kreativitas dengan peluang, serta Indonesia dengan dunia. (Dok/Istimewa). Riefky menjelaskan, kebutuhan untuk membahas persoalan ekonomi kreatif secara internasional menjadi salah satu alasan penyelenggaraan WCCE. Forum tersebut pertama kali digelar di Bali pada 2018, saat Triawan Munaf menjabat Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).
Indonesia menginisiasi forum tersebut bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Setelah penyelenggaraan pertama di Bali, WCCE berlanjut di Dubai pada 2021, kembali ke Bali pada 2022, lalu digelar di Tashkent, Uzbekistan pada 2024.
Riefky mengatakan, penyelenggaraan WCCE juga menghasilkan dokumen yang kemudian dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, dokumen hasil forum tersebut telah berkontribusi terhadap pembahasan ekonomi kreatif dalam agenda PBB.
Pada WCCE 2026 di Jakarta, pemerintah menyiapkan dokumen bernama Jakarta Vision. Dokumen tersebut dibahas melalui serangkaian pertemuan dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pemerintah, asosiasi, serta pelaku ekonomi kreatif.
"Hasil kesepakatan mereka sore inilah yang akan disahkan dalam bilateral meeting yang diikuti oleh 38 delegasi Head of Delegation siang ini, setelah makan siang untuk kita sahkan menjadi sebuah dokumen yang namanya Jakarta Vision," kata dia.
