QRIS Bakal Bisa Dipakai di Timor Leste dan Hongkong Kuartal IV 2026

22 Oct 2026, 10:20 WIB

2 min read

Intinya Sih

Gini Kak

Bank Indonesia menargetkan QRIS lintas negara dapat digunakan di Timor Leste dan Hong Kong mulai kuartal IV 2026 melalui tahap uji coba atau sandboxing.
BI akan memperluas Kartu Kredit Indonesia ke segmen ritel serta mengoptimalkan fitur pembayaran daring KKI pemerintah pada kuartal IV 2026.
BI menyiapkan aturan tata kelola data pembayaran sesuai UU Perlindungan Data Pribadi; QRIS Antarnegara kini telah terhubung dengan enam negara mitra.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Take a Deeper Read

Saujana Para Puan di Tepi Rel: Menyemai Koperasi, Menuai Ekonomi

Read Article

Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintas negara. Dalam waktu dekat, QRIS ditargetkan dapat digunakan di Timor Leste dan Hongkong mulai kuartal IV 2026.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, perluasan tersebut dilakukan melalui uji coba atau sandboxing untuk koridor Timor Leste dan Hongkong.

“Memperluas kerja sama QRIS antarnegara melalui sandboxing koridor Timor Leste dan Hong Kong mulai triwulan IV 2026,” kata Destry dalam keterangannya, Kamis(22/10/2026).

1. BI perluas penggunaan KKI
Ilustrasi transaksi dengan QRIS (Pexels.com/ iMin Technology)
Selain memperluas penggunaan QRIS, BI juga mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen ritel. Sebelumnya, penggunaan KKI difokuskan pada segmen pemerintah.
BI juga akan mengoptimalkan fitur pembayaran daring atau online payment untuk KKI segmen pemerintah mulai kuartal IV 2026.
“Memperluas implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel dan optimalisasi fitur online payment KKI segmen pemerintah mulai kuartal IV 2026,” ujar Destry.
2. BI perkuat tata kelola sistem pembayaran
Ilustrasi Quick Responce Code Indonesia Standard (QRIS). (dok. Bank Indonesia)
Di sisi lain, BI juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat tata kelola sistem pembayaran. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai tata kelola data sistem pembayaran yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
BI juga akan menata kerja sama antara penyelenggara sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang.
Destry menegaskan, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan instansi terkait. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas perekonomian, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Konektivitas QRIS sudah terhubung dengan 6 negara
ilustrasi QRIS (freepik.com/Freepik)
QRIS Antarnegara menghubungkan ekosistem pembayaran Indonesia dengan sistem pembayaran di negara mitra.
Melalui konektivitas ini, masyarakat Indonesia dapat menggunakan aplikasi pembayaran yang biasa digunakan untuk bertransaksi di negara mitra. Sebaliknya, wisatawan mancanegara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asalnya untuk bertransaksi di merchant QRIS di Indonesia.
Saat ini, BI telah mengembangkan konektivitas QRIS Antarnegara melalui kerja sama dengan enam negara, yakni Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China.