Harga Beras RI Mahal sejak Era 80-an, Edi Santosa: Masalahnya Regulasi
- Harga beras Indonesia sudah mahal sejak 1980-an, menunjukkan adanya masalah mendasar dalam regulasi dan tata kelola pangan nasional yang belum terselesaikan hingga kini.
- Edi Santosa menilai konsumsi beras segar penting untuk meningkatkan gizi, kebahagiaan masyarakat, serta mengatasi stunting menuju peningkatan kualitas SDM Indonesia 2045.
- Ia menekankan perlunya sinergi lintas lembaga agar distribusi, logistik, dan pengawasan pangan berjalan efisien demi stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.
Bogor, IDN Times – Harga beras di Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan negara tetangga ternyata bukan fenomena baru. Pakar Agronomi dan Hortikultura IPB yang kini Direktur Seameo Biotrop, Edi Santosa, mengungkapkan bahwa persoalan mahalnya harga komoditas pokok ini sudah terjadi selama lebih dari 40 tahun.
Berdasarkan data sejarah yang ia kaji, ketimpangan harga antara Jakarta dan Bangkok sudah terlihat sejak 1980-an. Menurut dia, hal ini mengindikasikan adanya masalah fundamental dalam tata kelola pangan nasional yang belum terselesaikan hingga kini.
Edi menegaskan bahwa fluktuasi harga yang terus bertahan selama puluhan tahun tidak bisa lagi hanya dibebankan kepada pelaku pasar atau pedagang. Menurutnya, akar masalahnya terletak pada regulasi yang perlu ditata ulang secara menyeluruh.
"Selama 40 tahun masalah harga mahal ini terus ada. Jadi, kita tidak bisa hanya menyalahkan pelaku pasar. Jika masalahnya bertahan puluhan tahun, berarti ini adalah masalah regulasi yang harus ditata ulang," ujar Edi kepada IDN Times, Rabu (25/2/2026).
Ia mempertanyakan mengapa Indonesia belum mampu menurunkan harga beras agar lebih kompetitif, setidaknya setara dengan harga di pasar internasional.
1. Pentingnya konsumsi beras segar untuk atasi stunting
Di sisi lain, Edi menyoroti pentingnya akses masyarakat terhadap beras segar (fresh rice). Menurutnya, beras segar mengandung zat gizi dan hormon tertentu yang berpengaruh pada kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat.
"Kalau masyarakat kita makan beras segar, Indonesia pasti akan menjadi negara yang jauh lebih bahagia. Ada hormon bahagia dari beras segar. Selain itu, ini sangat urgen terkait kandungan gizinya. Jika masyarakat mengonsumsi beras fresh, masalah stunting bisa teratasi dan kualitas SDM kita akan meningkat menuju Indonesia 2045," jelasnya.
Namun, akses terhadap beras segar ini hanya bisa terwujud jika perputaran (turnover) stok di Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berjalan cepat dan tidak menumpuk terlalu lama di gudang.
2. Biaya simpan bengkak, beras tua disarankan untuk industri tepung
Edi mengungkapkan, salah satu kendala harga beras tetap tinggi adalah biaya penyimpanan yang membengkak. Beras yang terlalu lama disimpan di gudang (aging rice) harganya bisa melonjak hingga Rp10 ribu lebih dari harga awal akibat akumulasi biaya operasional.
Dalam mengatasi hal ini, Edi menyarankan pemerintah melakukan intervensi dengan menyasar captive market (pasar pasti), seperti industri tepung beras.
"Industri tepung beras justru tidak bisa menggunakan beras segar; mereka membutuhkan aging rice. Di sinilah pemerintah bisa memberikan stimulus. Beras tua disalurkan untuk industri tepung dengan harga kompetitif melalui kerja sama dengan pengusaha yang sudah ada," tuturnya.
3. Perlu sinergi lintas lembaga, jangan kerja sendiri
Edi menutup dengan menekankan bahwa swasembada pangan dengan surplus 4 hingga 8 juta ton tidak akan berdampak maksimal jika logistik dan distribusi tidak dibenahi. Ia mendorong adanya kolaborasi kuat antarinstansi negara.
"Secara kelembagaan, ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kita punya Badan Pangan, Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, Badan Gizi, hingga BPOM. Dibutuhkan sinergi antarlembaga untuk mengelola pengawasan makanan dan kualitas hidup masyarakat kita," pungkasnya.
