Imbas Perang AS-Iran, Produksi Minyak Saudi Terendah sejak 1990

Sebelum perang meluas, Arab Saudi mengandalkan Selat Hormuz sebagai pintu keluar utama untuk mengapalkan sebagian besar minyak mentahnya. Namun, lalu lintas kapal tanker di selat strategis tersebut merosot tajam sejak 28 Februari setelah Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang Iran. Korps Garda Revolusi Islam kemudian membalas dengan menyerang kapal-kapal komersial di perairan antara Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab.

Demi menghindari ancaman di kawasan Teluk, Riyadh mengalihkan pasokan minyak melalui Jalur Pipa Timur-Barat menuju pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Kendati demikian, rute pengiriman alternatif tersebut menghadapi hambatan baru setelah kelompok Houthi dari Yaman mendeklarasikan blokade maritim terhadap Arab Saudi pada 20 Juli. Kelompok tersebut menyebut blokade maritim itu sebagai front baru dalam konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat.

Gangguan keamanan memaksa kapal-kapal tanker mematikan sinyal Automatic Identification System (AIS) guna mengurangi risiko serangan milisi. Dilansir Anadolu Agency, data pelacakan kapal mencatat pemuatan minyak mentah dan kondensat dari Yanbu merosot ke level terendah dalam enam bulan pada Agustus 2026, dengan estimasi Vortexa sebesar 3,2 juta barel per hari, sementara Kpler mencatat hanya 1,5 juta barel per hari. Sementara itu, perlintasan kapal di Selat Hormuz juga anjlok drastis menjadi hanya tujuh kapal pada Rabu dari rata-rata 14 kapal per hari dalam kurun 10 hari terakhir.

Ancaman terhadap sektor energi Arab Saudi kian meningkat hingga menyasar infrastruktur minyak di daratan. Kelompok Houthi mengklaim melancarkan serangan yang menargetkan wilayah Khamis Mushait serta sejumlah fasilitas Saudi Aramco di Abha, Najran, dan Jizan pada Selasa. Rentetan serangan bersenjata tersebut menimbulkan kebakaran dan memaksa penghentian sementara kegiatan operasional di beberapa lokasi.

Otoritas berwenang Arab Saudi melaporkan insiden serangan milisi Houthi tersebut mengakibatkan sebanyak 73 orang terluka. Pada Kamis, milisi Houthi kemudian mengumumkan telah merebut kembali kota pelabuhan Mocha dari kendali pemerintah Yaman yang diakui PBB. Penguasaan kota pelabuhan di dekat Selat Bab el-Mandeb ini kian memperkuat posisi milisi di jalur pelayaran kapal pengangkut minyak mentah Saudi.

Eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah ini seketika menekan pasokan global dan memicu lonjakan harga komoditas energi. Dilansir Al-Monitor, harga minyak mentah Brent sempat melonjak hingga mencapai 105,79 dolar AS atau setara Rp1,86 juta per barel pada perdagangan Kamis. Harga minyak acuan dunia tersebut terus bertahan tinggi di atas level 100 dolar AS atau setara Rp1,76 juta per barel akibat kekhawatiran pasar atas gangguan pasokan.

Penurunan drastis produksi dan ekspor minyak Arab Saudi terjadi di tengah memuncaknya tensi internal di tubuh OPEC. Uni Emirat Arab resmi keluar dari kelompok produsen minyak tersebut pada Mei setelah berselisih selama bertahun-tahun perihal batas kuota produksi. Ketegangan di dalam aliansi kian meruncing saat Irak selaku produsen terbesar kedua sempat mengancam akan hengkang pada Juni bila tidak diberikan tambahan kuota.

Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi pada Juli akhirnya menegaskan bahwa Baghdad tidak berniat meninggalkan OPEC, melainkan tetap memperjuangkan kuota yang adil. Di tengah kemelut tersebut, ekspor minyak mentah Arab Saudi dilaporkan merosot hingga menyentuh 3,2 juta barel per hari pada Agustus 2026 yang merupakan titik terendah dalam 13 tahun. Walau produksinya jatuh ke 6,24 juta barel per hari, Riyadh tetap memasok 7,1 juta barel per hari ke pasar pada bulan tersebut.

Organisasi kartel minyak tersebut juga dibayangi rencana penarikan diri Venezuela yang memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia. Pemerintah di Caracas mulai membuka kembali industri minyaknya untuk investasi Amerika Serikat usai penangkapan Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat pada Januari dan naiknya Delcy Rodriguez. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Agustus menyatakan bahwa kepastian status keanggotaan di OPEC berada sepenuhnya di tangan pemerintah Venezuela.