Krisis Utang Prancis Memburuk, Biaya Pinjaman Meroket Tinggi

Kalau melihat aturan Uni Eropa (UE), kondisi keuangan Prancis memang cukup mengkhawatirkan. Negara-negara anggota UE memiliki acuan bahwa defisit anggaran sebaiknya gak lebih dari 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara rasio utang pemerintah berada di sekitar batas 60 persen PDB. Namun, Prancis sudah berada jauh di atas kedua angka tersebut.

Pada tahun lalu, defisit anggaran Prancis mencapai 5,1 persen dari PDB, sedangkan rasio utangnya sudah melewati 115 persen. Dana Moneter Internasional (IMF) juga memperkirakan rasio utang pemerintah bruto Prancis mencapai sekitar 118,5 persen PDB pada 2026 dan menembus 120 persen pada 2027. Angka tersebut diperkirakan masih bertahan di atas 120 persen hingga 2030, sehingga ruang pemerintah untuk memperbaiki kondisi fiskalnya menjadi semakin terbatas.

Meningkatnya utang bukan satu-satunya masalah yang perlu kamu perhatikan. Pasar obligasi Prancis juga mulai memberikan sinyal tekanan karena imbal hasil obligasi pemerintah meningkat cukup tajam dalam setahun terakhir. Imbal hasil obligasi pemerintah Prancis tenor 10 tahun bahkan sempat menembus 4,13 persen pada pekan lalu, menjadi level tertinggi sejak 2008.

Kenaikan imbal hasil tersebut berarti pemerintah harus menghadapi biaya pinjaman yang semakin mahal ketika menerbitkan atau membiayai kembali utangnya. Kamu juga perlu memahami bahwa harga obligasi dan imbal hasil bergerak berlawanan arah, sehingga kenaikan yield mencerminkan tekanan jual terhadap obligasi. Kondisi ini membuat Prancis kini memiliki salah satu biaya pinjaman pemerintah tertinggi di antara negara-negara G7.

Masalah Prancis menjadi lebih rumit karena peningkatan utang terjadi ketika pertumbuhan ekonominya justru sedang kehilangan tenaga. Ekonomi Prancis mengalami kontraksi 0,2 persen secara kuartalan pada tiga bulan pertama tahun ini. Pada kuartal kedua, perekonomian memang gak kembali menyusut, tapi hanya mengalami stagnasi.

Situasi tersebut jelas membuat pemerintah berada dalam posisi yang serba sulit. Di satu sisi, pengeluaran perlu dikendalikan agar defisit dan utang gak semakin membengkak, tapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi yang lemah membuat kebijakan penghematan berisiko menambah tekanan terhadap aktivitas ekonomi. John Stopford dari Ninety One menilai persoalan defisit dan pertumbuhan yang melambat sebenarnya terjadi di banyak negara maju setelah pandemi, perang, dan krisis energi, tapi Prancis terlihat lebih menonjol dibandingkan negara lainnya.

Kamu mungkin bertanya, kenapa pemerintah Prancis gak langsung memangkas pengeluaran dan menaikkan penerimaan pajak untuk mengatasi masalah tersebut? Jawabannya berkaitan erat dengan kondisi politik di dalam negeri yang terpecah. Parlemen Prancis mengalami fragmentasi ideologis yang membuat pemerintah menghadapi mosi tidak percaya, kebuntuan anggaran, hingga pergantian perdana menteri.

Kondisi tersebut membuat kebijakan penghematan fiskal menjadi semakin sulit diterapkan. Théophile Legrand dari Natixis CIB menilai pasar belum mengharapkan Prancis kembali mencapai defisit 3 persen pada 2027, tapi investor ingin melihat adanya rencana yang kredibel untuk menstabilkan utang dalam jangka menengah. Sementara itu, April LaRusse dari Insight Investment menilai hanya ada sedikit tanda bahwa Prancis sedang menyiapkan penyesuaian fiskal sebesar yang dibutuhkan oleh kondisi utangnya, karena reformasi pensiun dan pengendalian belanja masih menghadapi hambatan politik.

Selain persoalan anggaran, kamu juga perlu melihat faktor politik yang lebih panjang, yaitu pemilihan presiden Prancis pada 2027. Perkembangan menuju pemilu tersebut menjadi salah satu sumber ketidakpastian yang ikut membebani obligasi pemerintah Prancis atau OAT. Investor tentu ingin mengetahui apakah pemerintahan berikutnya akan memiliki kemauan politik yang cukup kuat untuk memperbaiki kondisi keuangan negara.

John Stopford menilai pasar masih skeptis terhadap seberapa besar kemauan politik untuk melakukan konsolidasi fiskal secara signifikan. Menurutnya, perubahan pemerintahan atau prioritas kebijakan setelah pemilu memang bisa terjadi, tapi belum tentu langsung membuat kondisi fiskal menjadi lebih sehat. Karena itu, dia melihat risiko krisis bisa saja semakin terbentuk, meski belum berarti krisis tersebut sudah terjadi sekarang.

Pada akhirnya, masalah Prancis bukan sekadar soal besarnya utang, tapi juga kemampuan pemerintah untuk menunjukkan bahwa utang tersebut bisa dikendalikan. Ketika pertumbuhan ekonomi melemah, biaya pinjaman meningkat, dan parlemen sulit mencapai kesepakatan, tekanan terhadap pasar obligasi tentu menjadi lebih besar.

Bahkan, obligasi pemerintah Prancis saat ini sudah diperdagangkan lebih murah dibandingkan obligasi Italia, sesuatu yang sebelumnya sulit dibayangkan. Buat kamu yang mengikuti kondisi ekonomi global, perkembangan anggaran Prancis dan dinamika politik menjelang 2027 menjadi hal penting untuk diperhatikan karena keduanya bisa menentukan apakah tekanan di pasar obligasi hanya sementara atau berkembang menjadi masalah yang lebih serius.