Impor Khusus Bisa Cegah Gejolak Harga Bawang Putih

Ilman mengatakan, proses impor yang relatif panjang dapat menyebabkan bawang putih tidak bisa sampai di Indonesia tepat waktu. Apabila terdapat pasokan yang cukup, kata dia, ditambah usaha pemerintah mengajak importir melakukan operasi pasar, harapannya harga tidak akan bergejolak saat Ramadan tiba.

"Bulan Ramadan identik dengan kenaikan inflasi karena meningkatkan permintaan,” jelas Ilman.

Menurut Ilman, usaha mengajak importir untuk melakukan operasi pasar patut diapresiasi. Sebab, hal itu dapat mengantisipasi potensi kenaikan harga. Namun, hal itu juga dapat didukung dengan mempertimbangkan peluang melakukan impor khusus sebagai bentuk mitigasi mencegah gejolak harga bawang putih.

"Saat ini importir bawang putih perlu melakukan wajib tanam sebanyak 5 persen dari kebutuhan impornya dalam rangka mencapai swasembada," kata Ilman.

Namun, hingga saat ini swasembada masih jauh dari jangkauan untuk bawang putih. Indonesia masih menjadi importir bawang putih terbesar di dunia dengan nilai impor mencapai 582.900 ton.

Ilman melanjutkan, ketika program yang bersifat mendorong produksi tidak bisa memberikan hasil produksi yang mencukupi secara instan, perlu dilakukan perlakuan impor khusus sebagai bentuk mitigasi dari gejolak harga. Impor khusus yang dilakukan pada saat-saat tertentu diharapkan bisa dilakukan tanpa menghadapi birokrasi yang menyulitkan, misalnya wajib tanam.

"Karena sifatnya mitigasi, pemerintah dapat terlibat melakukan kalkulasi dari segi waktu importasi dan juga jumlah yang sekiranya diperlukan untuk meng-counter kenaikan harga yang tidak terkendali," ungkapnya.

Menurut Ilman, pemerintah dapat melibatkan berbagai pihak dari Bulog maupun swasta untuk melakukan importasi tersebut. Peran satgas pangan dapat diperkuat untuk mengawasi importasi khusus ini. Hal itu untuk mengantisipasi penyalahgunaan izin impor dan kekhawatiran impor akan membunuh petani lokal.

"Kita harus mengakui bahwa produksi lokal belum mencukupi permintaan yang ada, sehingga impor tetap harus dilakukan," kata Ilman.

Di sisi lain, kata Ilman, pemerintah juga tetap konsisten mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan kebijakan. Namun, ada kalanya aturan-aturan tertentu dapat menghambat impor yang dibutuhkan.

"Sehingga diharapkan peluang alternatif kebijakan impor khusus tanpa mengikuti regulasi berlaku yang memberatkan (seperti wajib tanam) dapat dilakukan, terutama untuk mencegah gejolak harga,” kata Ilman.