Indonesia Bisa Jadi Lokomotif Gerakan Dedolarisasi di ASEAN
Jakarta, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai, Indonesia mampu menjadi lokomotif penggerak dedolarisasi melalui Keketuaan ASEAN.
Adapun dedolarisasi merupakan proses penggantian dolar AS sebagai mata yang digunakan untuk perdagangan, dan atau komoditas lainnya.
Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani mengatakan, posisi strategis yang diemban oleh Indonesia dalam Keketuaan ASEAN dapat menjadi kesempatan untuk membuat kesepakatan regional yang bisa memberikan keuntungan ekonomi untuk seluruh negara anggota ASEAN.
"Dalam KTT ASEAN pada tanggal 9-11 Mei 2023 di Nusa Tenggara Timur (NTT) nanti, kebijakan-kebijakan strategis tentang dedolarisasi perlu dibahas secara struktur," ucap Ajib kepada IDN Times, Senin (1/5/2023).
1. Gerakan dedolarisasi jadi fenomena global
Lebih lanjut, Ajib mengatakan bahwa kebijakan dedolarisasi merupakan fenomena global yang diambil oleh negara-negara maju, yang mempunyai orientasi ekonomi yang sama.
Sebagai contoh kelompok negara BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan yang berupaya mengurangi penggunaan dolar AS dalam bertransaksi antar negara.
"China dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai 17,5 miliar dolar AS bisa menjadi motor lokomotif ekonomi dunia," tegasnya.
Ditambah dengan Rusia yang bisa membuat konstraksi ekonomi global, tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam konteks politik dan ekonomi.
India juga mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa, karena mempunyai demand dalam jumlah penduduk, nomor besar kedua di dunia, dengan lebih dari 1,4 miliar populasi.
2. Indonesia sudah lakukan diversifikasi
Menurut Ajib, Indonesia sudah menggagas kebijakan diversifikasi mata uang sejak lama dalam kerangka mekanisme Local Currency Transaction (LCT).
Hal ini pun telah diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Indonesia sudah menggagas diversifikasi penggunaan mata uang, misalnya dalam mekanisme Local Currency Transaction (LCT). Seirama dengan Menteri Keuangan yang menyampaikan bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, maka semakin ditingkatkan pola Local Currency Settlement (LCS) dengan negara-negara mitra dagang. Pola kebijakan dan kesepakatan ekonomi ini menjadi potret dedolarisasi," tegasnya.
3. Dampak positif penerapan dedolarisasi di Indonesia
Ajib menambahkan, kebijakan-kebijakan dedolarisasi yang bisa dibangun pemerintah Indonesia dengan negara-negara hubungan dagang, paling tidak akan memberikan tiga dampak positif terhadap ekonomi Indonesia.
Pertama adalah efisiensi. Ketika terjadi transaksi dagang antar dua negara, maka transaksi bisa langsung menggunakan mata uang bersangkutan.
Kedua adalah relatif terhindar dari ancaman global finacial crisis, karena banyaknya diversifikasi mata uang yang dilakukan dalam transaksi internasional.
"Ketiga adalah keuntungan dalam neraca pembayaran dan kesehatan fiskal Indonesia, ketika dolar AS menjadi lebih terdepresiasi dan stabil," pungkasnya.
