Inggris Siapkan Paket Bantuan Rp32 T Percepat Transisi Mobil Listrik

Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, mengumumkan perluasan program Electric Car Grant dengan tambahan dana 1,3 miliar poundsterling (Rp28,4 triliun). Subsidi ini akan berlaku hingga tahun fiskal 2029/2030 dan diberikan kepada pembeli mobil listrik baru yang harganya di bawah 37 ribu poundsterling (Rp809,6 juta).

Program ini bertujuan mengurangi hambatan finansial bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik, sekaligus mendukung industri otomotif domestik. Adapun pemerintah menyatakan, sejak peluncuran program pada Juli 2025, lebih dari 35 ribu pengemudi telah memanfaatkan subsidi ini.

"Kami mendukung peralihan ke kendaraan listrik dengan paket 1,5 miliar poundsterling (Rp32,8 triliun) untuk memangkas biaya awal, mempercepat pembangunan stasiun pengisian daya, dan membuka peluang kerja," kata sumber pemerintah, dilansir Sky News.

Subsidi ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan penjualan mobil listrik yang sempat melambat akibat tingginya harga awal kendaraan listrik.​

Pemerintah Inggris mengumumkan alokasi dana 200 juta poundsterling (Rp4,3 triliun) untuk mempercepat pembangunan ribuan titik pengisian daya di seluruh Inggris. Dana ini akan digunakan untuk memperluas jaringan pengisian daya di area publik, termasuk tempat parkir supermarket, jalanan perumahan, dan area yang sulit dijangkau oleh pengguna mobil listrik tanpa garasi pribadi.

Pemerintah juga akan membantu pemerintah daerah memperkuat infrastruktur pengisian daya di jalan-jalan lokal.

"Kami ingin memastikan setiap orang bisa mengakses pengisian daya yang andal, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tempat parkir pribadi," ujar pemerintah dalam pernyataan resmi, dilansir BBC.

Selain itu, pemerintah akan meninjau kembali harga pengisian daya publik yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di kalangan masyarakat luas.​

Pemerintah Inggris juga mengungkapkan rencana untuk menerapkan pajak per kilometer bagi pengguna mobil listrik mulai 2028. Pajak ini akan dikenakan sebesar 3 pence per mil (sekitar Rp600 per kilometer) dan diperkirakan akan menghasilkan pendapatan sekitar 375 juta poundsterling (Rp8,2 triliun) per tahun.

Pemerintah menyatakan, pajak ini diperlukan untuk menggantikan pendapatan dari pajak bahan bakar yang akan hilang seiring meningkatnya penggunaan mobil listrik.

"Kami ingin sistem yang adil bagi semua pengemudi. Pajak bahan bakar hanya berlaku untuk mobil berbahan bakar fosil, sedangkan mobil listrik belum memiliki pengganti yang setara," kata pejabat pemerintah.

Rencana ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk industri otomotif dan oposisi politik. Shadow Transport Secretary, Richard Holden, menyebut kebijakan ini gila karena pemerintah memberikan subsidi besar untuk mobil listrik, namun dalam waktu dekat akan membebani pengguna dengan pajak baru.

"Memberikan subsidi 1,5 miliar poundsterling (Rp32,8 triliun) untuk mobil listrik sementara rakyat biasa sedang kesulitan ekonomi adalah kegilaan," kata Holden, dilansir Grand Pinnacle Tribune.