Jakarta, IDN Times - Inggris menunda kebijakan larangan diskon beli satu gratis satu (buy one get one free) dan iklan di televisi dan internet pada siang hari untuk produk makanan tidak sehat alias junk food pada Jumat (13/5/2022). Larangan tersebut diwacanakan pemerintah Inggris untuk membatasi konsumsi junk food di negara tersebut.
Penundaan ini dilakukan agar pemerintah dapat mengukur dampak larangan terhadap keuangan rumah tangga yang sedang mengalami peningkatan biaya hidup.
Melansir dari The Guardian, penangguhan larangan ini akan dilakukan selama setahun. Sehingga, transaksi pembelian seperti beli satu gratis baru dapat diterapkan pada Oktober tahun depan. Sementara itu larangan iklan televisi dan internet sebelum jam sembilan malam akan ditunda hingga Januari 2024.
Penerapan batasan waktu untuk muncul di iklan dan internet telah dikritik karena pemerintah belum menyampaikan bagaimana larangan akan bekerja, seperti hukuman bagi pelanggar.
Sementara itu kebijakan untuk mengurangi konsumsi junk food yang tidak mengalami penundaan adalah larangan penempatan produk di lokasi strategis di toko, seperti di ujung lorong, kasir, dan pintu masuk. Larangan ini masih akan diterapkan sesuai rencana yakni pada Oktober tahun ini.
Untuk mengatasi konsumsi makanan yang berlebihan Inggris telah memiliki undang-undang yang mengharuskan restoran besar, kafe, dan restoran yang menerapkan takeaways untuk menuliskan informasi jumlah kalori di menu, dikutip dari The Independent.
Melansir dari BBC, keputusan pemerintah menerapkan larangan dikecam oleh profesor Graham MacGregor, seorang ahli jantung dari Queen Mary University of London. Dia juga merupakan pimpinan Action on Sugar, sebuah organisasi kesehatan yang mengkampanyekan dampak berbahaya gula terhadap kesehatan.
MacGregor menuduh Perdana Menteri Boris Johnson tidak serius dalam mengatasi masalah obesitas. DIa menyebut Johnson seharusnya bisa menjadi perdana menteri yang dikenal akan kebijakannya untuk melawan makanan tidak sehat. "Tapi justru menyerah, saat industri makanan yang agresif mulai menyesuaikan dengan kebijakan baru."
Kritikan juga muncul dari Barbara Crowther, yang berasal dari organisasi Children's Food Campaign. Dia meminta agar para menteri segera membatasi penawaran multibeli, yang mendorong orang untuk mengonsumsi makanan tidak sehat.
Crowther mengigatkan bahwa tingkat obesitas sedang meningkat dan jutaan keluarga tidak mampu menyediakan makanan yang layak. Selain itu, penundaan mengancam target Inggris untuk mengurangi separuh obesitas anak pada 2030.
Menteri Kesehatan Bayangan Buruh Andrew Gwynne, menanggapi keputusan tersebut dengan menyampaikan bahwa tindakan pemerintah telah memperburuk masalah kesehatan.
Para menteri dikabarkan telah meyakinkan Johnson bahwa larangan akan sangat merugikan industri makanan dan periklanan, yang sedang mengalami tekanan. Setiap tahunnya, industri makanan di Inggris dapat menghabiskan lebih dari 600 juta poundsterling atau sekitar Rp10,7 triliun untuk iklan di televisi dan internet. Larangan sebelum jam sembilan malam diperkirakan akan menyebabkan televisi kehilangan 200 juta pound sterling (Rp3,5 triliun) per tahun.
Merespons penundaan ini, Federasi Makanan dan Minuman menilai keputusan menunda larangan beli satu gratis satu masuk akal, dengan alasan hal itu membantu mengurangi tekanan keuangan rumah tangga. Penundaan larangan iklan juga dianggap baik, karena memberikan industri makanan untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru.
Tindakan untuk membatasi makanan yang tidak sehat ini telah mendapat perlawanan dari beberapa perusahaan makanan dan minuman besar di Inggris, termasuk Britvic, Kellogg's, dan Mars. Pada bulan lalu, Kellogg's, meluncurkan tindakan hukum terhadap pemerintah atas aturan yang membuat beberapa produk mereka tidak dapat ditempatkan di lokasi utama di toko, karena memiliki kandungan gula yang tinggi.