Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik, Purbaya: Ekonomi Baru Mau Pulih
- Syarat kenaikan iuran BPJS KesehatanMeski ekonomi tumbuh di atas enam persen, baru akan dipertimbangkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
- Perbaikan kualitas pelayanan BPJS KesehatanPurbaya meminta perbaikan pelaksanaan di lapangan dan peningkatan kualitas layanan.
- Efisiensi untuk BPJSPurbaya tertarik dengan departemen IT di BPJS yang memiliki banyak pegawai dan ingin meningkatkan efisiensi operasional.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengindikasikan tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk tahun depan.
Menurut dia, momen saat ini masih belum tepat jika pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan menambah beban masyarakat.
"Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih. Dalam pengertian tumbuhnya di atas enam persen lebih dan mereka (masyarakat) sudah mulai dapet kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat," kata Purbaya kepada awak media di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
1. Syarat kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Meski begitu, jika pertumbuhan ekonomi pada tahun depan bisa di atas enam persen, maka tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5 (persen) gimana? Artinya masyarakat cukup kuat untuk menanggung bersama dengan pemerintah," kata Purbaya.
2. Perbaikan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan
Sebelumnya, Purbaya meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti memperbaiki sejumlah hal guna meningkatkan kualitas layanan di lapangan.
Hal itu disampaikan Purbaya usai rapat selama kurang lebih dua jam dengan Ali di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
"Jadi begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau ada kebutuhan beli alat yang gak perlu diberesin aja saya bilang, nanti di anggarannya dibetulin di sana," kata Purbaya kepada awak media.
3. Efisiensi untuk BPJS
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga mengaku tertarik dengan departemen IT di BPJS Kesehatan yang memiliki karyawan dalam jumlah besar.
Purbaya menyebutkan, ada 200 pegawai IT di BPJS Kesehatan saat ini dan menurut dia, hal tersebut bisa jadi kunci efisiensi operasional BPJS Kesehatan.
"Saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam, betul-betul terintegrasi sehingga kalau ada standar yang clear, yang di-run oleh sistem IT yang berbasis AI, sehingga kalau ada kecurangan, obatnya apa, langsung di-tag semua, itu saya pikir nanti akan menarik ke depannya. Itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal," tutur Purbaya.
