Jokowi Restui Pencairan Tukin ASN Kementerian PPPA, Segini Besarannya

04 Jul 2024, 13:00 WIB

Trio Hamdani

Ilustrasi insentif. (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Presiden Jokowi merestui pencairan tunjangan kinerja pegawai di Kementerian PPPA.
Besaran tukin bervariasi, dengan Menteri PPPA mendapatkan Rp49,86 per bulan.
Terdapat kondisi di mana pegawai tidak berhak menerima tunjangan kinerja.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo merestui pencairan tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PPPA, yang diundangkan pada 2 Juli 2024, berdasarkan hasil evaluasi capaian reformasi birokrasi yang dilakukan di Kementerian PPPA, yang dinilai telah memenuhi kriteria untuk penyesuaian tunjangan kinerja.

“Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan dan terus meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi,” bunyi peraturan presiden tersebut.

Tukin akan diberikan terhitung sejak Perpres 71/2024 berlaku. Berdasarkan dokumen yang diundangkan, perpres tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 2 Juli 2024. Jadi, tunjangan kinerja akan cair mulai Juli 2024.

1. Rincian besaran tukin ASN di Kementerian PPPA

Ilustrasi upah (IDN Times/Arief Rahmat)

Besaran tunjangan kinerja yang diberikan bervariasi berdasarkan kelas jabatan. Berikut rincian besaran tukin tersebut:

Kelas Jabatan 17: Rp33.240.000
Kelas Jabatan 16: Rp27.577.500
Kelas Jabatan 15: Rp19.280.000
Kelas Jabatan 14: Rp17.064.000
Kelas Jabatan 13: Rp10.936.000
Kelas Jabatan 12: Rp9.896.000
Kelas Jabatan 11: Rp8.757.600
Kelas Jabatan 10: Rp5.979.200
Kelas Jabatan 9: Rp5.079.200
Kelas Jabatan 8: Rp4.595.150
Kelas Jabatan 7: Rp3.915.950
Kelas Jabatan 6: Rp3.510.400
Kelas Jabatan 5: Rp3.134.250
Kelas Jabatan 4: Rp2.985.000
Kelas Jabatan 3: Rp2.898.000
Kelas Jabatan 2: Rp2.708.250
Kelas Jabatan 1: Rp2.531.250

2. Menteri dapat tunjangan kinerja Rp49,86 juta

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga. (IDN Times/Imam Faishal)

Berdasarkan Perpres 71/2024, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian PPPA.

“Diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi,” bunyi perpres tersebut.

Dengan tunjangan kinerja tertinggi di kementerian tersebut adalah Rp33,24 juta untuk kelas jabatan 17, maka tunjangan kinerja untuk Menteri PPPA adalah Rp49,86 per bulan.

3. Tidak semua pegawai di Kementerian PPPA mendapatkan tukin

Ilustrasi ASN (Website Kominfo)

Tidak semua pegawai di Kementerian PPPA mendapatkan tukin. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat beberapa kondisi di mana pegawai tidak berhak menerima tunjangan kinerja. Berikut adalah kondisi tersebut:

Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu
Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan
Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai
Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun
Pegawai yang memenuhi salah satu dari kondisi di atas tidak akan menerima tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut.