Jokowi Naikkan Tukin ASN BP2MI-Bapeten

19 Feb 2024, 16:29 WIB

Jokowi di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024) (IDN Times/Ilman Na'fian)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo kembali menaikkan tunjakan kinerja (tukin) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kenaikan kali ini diberikan kepada ASN di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) hingga Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Kenaikan tukin bagi pegawai di BP2MI diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2024 yang baru saja ditandatangani Jokowi pada 16 Februari lalu.

"Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis beleid tersebut, dikutip Senin (19/2/2024).

1. Rincian tukin di BP2MI

Ilustrasi. PNS/ASN (IDN Times/Daruwaskita)

Berikut ini rincian tukin bagi para pegawai BP2MI yang telah disesuaikan oleh Perpres 29/2024:

Kelas jabatan 17: Rp33.240.000
Kelas jabatan 16: Rp27.577.500
Kelas jabatan 15: Rp 19.280.000
Kelas jabatan 14: Rp17.064.000
Kelas jabatan 13: Rp 10.936.000
Kelas jabatan 12: Rp9.896.000
Kelas jabatan 11: Rp8.757.600
Kelas jabatan 10: Rp5.979.200
Kelas jabatan 9: Rp5.079.200
Kelas jabatan 8: Rp4.595.150
Kelas jabatan 7: Rp3.915.950
Kelas jabatan 6: Rp3.510.400
Kelas jabatan 5: Rp3.134.250
Kelas jabatan 4: Rp2.985.000
Kelas jabatan 3: Rp2.898.000
Kelas jabatan 2: Rp2.708.250
Kelas jabatan 1: Rp2.531.250

2. Kenaikan tukin pegawai Bapeten

Ilustrasi PNS (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain bagi BP2MI, Jokowi juga meneken Perpres Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Hal itu membuat tukin pegawai Bapeten turut mengalami kenaikan.

"Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan dan terus meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Perpres 30/2024.