Jokowi Sentil Pejabat yang Kebanyakan Rapat dan Studi Banding

06 Mei 2024, 13:00 WIB

Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam Musrenbangnas 2024: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di JCC, Jakarta, Senin (6/52024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran negara dan tidak boleh digunakan untuk rapat-rapat yang berlebihan atau studi banding yang tidak produktif.

Menurutnya praktik semacam itu merupakan hal yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak boleh terulang di masa depan. Dia menekankan perlunya menghindari pemborosan anggaran untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat nyata bagi pembangunan negara.

“Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Udah lah itu masa lalu, di masa depan jangan sampai itu terjadi lagi,” kata Jokowi dalam Musrenbangnas 2024: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di JCC, Jakarta, Senin (6/52024).

1. Harus ada skala prioritas dalam menjalankan program

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurutnya, program pemerintah pusat dan daerah haruslah inline, artinya harus sejalan dengan rencana besar yang telah ditetapkan. Selain itu, program harus berorientasi pada hasil dengan adanya return ekonomi yang nyata.

Jokowi menegaskan pentingnya fokus dalam pengalokasian anggaran, agar tidak terjadi pembagian anggaran yang tidak terarah ke berbagai dinas tanpa skala prioritas yang jelas.

Dia mencontohkan, misalnya ketika ada peningkatan anggaran sebesar 10 persen, hal itu seringkali dibagi secara merata tanpa mempertimbangkan prioritas.

“Oleh sebab itu harus fokus, jangan sampai, ini bolak balik saya sampaikan, yang namanya anggarnya itu diecer-ecer kepada dinas-dinas semuanya diberi,” tuturnya.

2. Program yang dijalankan harus tepat sasaran

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan pentingnya agar program-program pemerintah tepat sasaran dan strategis. Jadi, anggaran dari APBN maupun APBD harus memberikan manfaat yang terlihat karena berfokus pada sasaran yang tepat.

Dia mengingatkan tidak boleh ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai, seperti pengalokasian anggaran untuk penanggulangan stunting yang akhirnya hanya digunakan untuk pembangunan pagar puskesmas.

“Jangan sampai ada anggaran untuk stunting ke puskesmas, diberikan ke puskesmas, jadinya pagar puskesmas. Ada. Jangan bilang nggak ada, ada. Gak ada hubungannya stunting sama pag!r, gak ada,” tegasnya.

3. Program pemerintah pusat dan daerah harus sinkron

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jokowi meminta penyusunan Rencana Kerja Bersama (RKB) 2025 harus dilakukan dengan prinsip di mana program-program harus sejalan dan seirama. Dia menekankan tidak boleh ada ketidaksesuaian antara program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Jangan sampai (pemerintah) pusat ke kanan, (pemerintah) daerah ke kiri, kehilangan kita akan kehilangan,” sebutnya.

Jokowi juga menyayangkan jika ada ketidakselarasan antara keinginan pusat, misalnya untuk meningkatkan produksi pangan dengan tindakan daerah yang justru mengkonversi lahan sawah menjadi properti.

“Sebenarnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengkonversi sawah menjadi property, tidak sinkron namanya,” tambahnya.