Vietnam Pangkas Pajak Bensin dan Tarif Listrik per 1 November 2026
Vietnam memangkas tarif listrik ritel rata-rata 2 persen mulai 1 November 2026 menjadi 2.159,9 VND per kWh, untuk meringankan biaya rumah tangga dan dunia usaha.
Pajak konsumsi khusus bensin dipangkas menjadi nol persen hingga 31 Maret 2027, mendorong harga E5 RON 92 dan E10 RON 95-III turun lebih dari 1.500 VND per liter.
Pemerintah mengoordinasikan kementerian dan EVN untuk penerapan kebijakan, yang dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi, keamanan energi, serta target pertumbuhan Vietnam di atas 10 persen pada 2026.
Jakarta, IDN Times - Vietnam mulai Minggu (1/11/2026) memangkas harga listrik ritel rata-rata sebesar 2 persen, serta menghapus pajak konsumsi khusus atas bensin hingga tahun depan. Kebijakan tersebut diambil, guna meringankan beban pengeluaran rumah tangga dan dunia usaha. Pemerintah juga berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan inflasi yang meningkat menjelang akhir tahun.
Dilansir Channel News Asia, Pemerintah Vietnam menetapkan penurunan tarif listrik ritel rata-rata menjadi 2.159,9 dong Vietnam (VND) atau sekitar Rp1.517 per kilowatt-jam (kWh), tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Keputusan ini diharapkan mengurangi tekanan biaya energi bagi masyarakat dan sektor bisnis.
1. Pajak konsumsi khusus bensin dihapus hingga Maret 2027
Ilustrasi pengisian bensin. (unsplash..com/engin akyurt) Selain menurunkan tarif listrik, pemerintah menetapkan pajak konsumsi khusus bensin menjadi nol persen dari sebelumnya sebesar 7-10 persen. Insentif fiskal ini berlaku selama 5 bulan, mulai 1 November 2026 hingga 31 Maret 2027. Dilaporkan, harga eceran bensin turun lebih dari 1.800 VND (Rp1.264) per liter.
"Pengurangan pajak ini telah memicu penyesuaian tajam pada harga bensin dalam negeri, dengan E5 RON 92 turun 1.804 VND (Rp1.267) per liter menjadi tidak lebih dari 24.223 VND (Rp17.016). Sementara itu, E10 RON 95-III turun 1.575 VND (Rp1.106) menjadi 24.159 VND (Rp16.971) per liter," kata Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam, dikutip dari Vietnam Plus.
2. Vietnam perkuat koordinasi lintas kementerian untuk realisasi penurunan harga energi
Ilustrasi tower listrik. (unsplash.com/Fré Sonneveld) Sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, Wakil Perdana Menteri Nguyen Van Thang memimpin rapat koordinasi pada 27 Oktober lalu untuk membahas pengelolaan harga listrik dan bahan bakar. Dalam pertemuan itu, Perusahaan Listrik Vietnam (EVN) diminta mengevaluasi biaya operasional dan mengoptimalkan efisiensi sebagai dasar penyesuaian tarif.
Kementerian Keuangan bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut bersama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Hukum, serta lembaga terkait. Koordinasi mencakup peninjauan landasan hukum, kewenangan, kelayakan, dan potensi dampak kebijakan agar penerapannya sesuai ketentuan yang berlaku, VietNamNet Global melaporkan.
3. Dorong stabilitas ekonomi dan target pertumbuhan
Suasana jalan pasar yang ramai di Hanoi, Vietnam. (pexels.com/Ama Journey) Pemerintah menyatakan masa berlaku kebijakan penurunan tarif listrik dan penghapusan pajak bensin dapat diperpendek atau diperpanjang. Kondisi ini disesuaikan dengan perkembangan sosial-ekonomi, kebutuhan keamanan energi, serta stabilitas pasar bahan bakar domestik.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Vietnam mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen sepanjang 2026. Untuk memenuhi target tersebut, perekonomian Vietnam perlu tumbuh lebih dari 12,5 persen pada kuartal keempat tahun ini.
