Judol dan Manipulasi Absen Jadi Alasan Menteri PU Mutasi ASN

Kementerian PU memiliki sekitar 38.600 aparatur sipil negara (ASN). Dengan jumlah tersebut, sekitar 15 persen pegawai terindikasi memiliki transaksi yang berkaitan dengan judi online berdasarkan data PPATK.

Meski demikian, Dody belum memaparkan nilai transaksi, periode pemantauan, maupun perkembangan pemeriksaan terhadap sekitar 6.000 pegawai tersebut. Dia juga belum menjelaskan jumlah pegawai yang telah dijatuhi sanksi disiplin atau diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, data PPATK belum dapat dimaknai seluruh pegawai yang masuk dalam daftar telah terbukti melakukan tindak pidana. Pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk memastikan identitas pemilik rekening, pola transaksi, dan keterkaitannya dengan aktivitas judi online.

Selain dugaan transaksi judi online, Dody juga menemukan persoalan dalam sistem absensi elektronik yang melibatkan sekitar 4.000 pegawai atau hampir satu dari sepuluh ASN di lingkungan Kementerian PU.

“Bayangkan, 3.000-4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen,” ujar Dody.

Dody mengatakan praktik manipulasi absensi baru terungkap setelah sistem absensi elektronik diperbaiki. Sebelumnya, pelanggaran sulit diproses karena adanya hubungan pertemanan maupun kedekatan antarkelompok atau angkatan pegawai.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat mekanisme pemeriksaan dan penegakan disiplin tidak berjalan efektif. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kerap saling melindungi sehingga penindakan tidak berlanjut.

Namun, Dody belum menjelaskan modus manipulasi absensi yang ditemukan. Dia juga belum memerinci apakah pelanggaran tersebut terjadi pada waktu yang sama atau merupakan akumulasi temuan dalam kurun waktu tertentu.