Kebijakan Baru Pertalite Rampung September 2024, Ini Bocorannya

06 Agu 2024, 06:51 WIB

Trio Hamdani

SPBU Pertamina (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Intinya sih...

Pemerintah menyiapkan kebijakan baru terkait BBM subsidi, direncanakan mulai 17 Agustus 2024.
Rencana pelaksanaan kebijakan tersebut akan diundur hingga 1 September 2024.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan baru terkait bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Kebijakan tersebut awalnya direncanakan untuk diimplementasikan mulai 17 Agustus 2024, sesuai keinginan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut bakal diundur.

“17 Agustus itu kan waktu itu, apa ya, Pak Luhut inginnya seperti itu. Ini kayaknya akan digeser sedikit,” kata dia dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

1. Ditargetkan tuntas 1 September 2024

Pertamax Green 95. (dok. Pertamina)

Rachmat menyatakan, pemerintah berharap dapat menetapkan kebijakan terkait BBM subsidi pada 1 September 2024. Meskipun demikian, dia menegaskan, keputusan tersebut berada di luar wewenangnya.

“Harapan kita, kita bisa lock semuanya itu tanggal 1 September ya, peraturannya segala macem,” paparnya.

Menurut dia, persiapan sedang dilakukan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan oleh pemerintahan saat ini dan menjadi warisan bagi pemerintahan yang akan datang.

“Kita kayaknya pengen coba mempersiapkan itu supaya mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu yang kita kerjakan di pemerintahan ini tapi bisa jadi oleh-oleh di pemerintahan yang baru,” ujar Rachmat.

2. Tak mau dianggap buang bola ke pemerintah selanjutnya

Presiden Indonesia terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto (Diskominfo Kepri)

Rachmat mengungkapkan saat ini adalah kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam kebijakan BBM. Pemerintah berencana meningkatkan kualitas BBM dan memastikan subsidi tepat sasaran selama masa transisi pemerintahan.

Tujuannya agar tidak ada kesan tanggung jawab dilempar ke pemerintahan selanjutnya. Menurut dia, kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan BBM yang lebih baik di masa depan dan mengatasi masalah subsidi yang tidak tepat sasaran.

“Jangan sampai kita dianggap buang bola ke pemerintah selanjutnya, tapi di sisi lain, ini kan barang bagus sebenarnya. Ini kita niatnya untuk memastikan BBM-nya itu lebih bagus ke depan, dan juga subsidi yang tadi selalu banyak bilang tidak tepat ini, kita sedikit menuju ke lebih tepat,” tuturnya.

3. Kelompok kendaraan yang tetap boleh pakai Pertalite

Ilustrasi (dok. Pertamina)

Dia menekankan pentingnya kebijakan subsidi BBM yang tepat sasaran. Menurutnya, regulasi yang sedang disusun bertujuan untuk memastikan kelompok-kelompok yang membutuhkan, seperti UMKM, nelayan, pengendara sepeda motor, taksi, angkutan umum, taksi online, dan ojek online, tetap mendapatkan subsidi.

Rachmat juga menggarisbawahi terdapat golongan tertentu yang diharapkan dapat ikhlas untuk tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi karena secara filosofis subsidi tersebut bukan diperuntukkan bagi mereka.

Subsidi yang tepat sasaran, menurutnya, menjadi urgensi agar uang negara yang berasal dari pajak dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

“Ini subsidi tepat ini menjadi urgensi. Kebetulan yang solar kan sudah mulai ya solar sudah mulai. Nanti yang bensin juga perlu kita lihat yang sama supaya uang negara yang notabene uang pajaknya kita-kita semua ini dinikmati secara tepat oleh orang-orang yang membutuhkan,” ujarnya.