Jakarta, IDN Times - Kementerian Perhubungan tidak akan melarang masyarakat untuk mudik lebaran. Sebab, harus ada koordinasi terlebih dahulu dengan Satgas COVID-19 dalam rangka upaya mencegah dan memutus penyebaran COVID-19.
“Kemenhub tidak bisa melarang atau mengizinkan mudik, karena harus dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait dan Satgas COVID-19 yang nanti akan memberikan arahannya,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3/2021).
Dalam rangka mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa mudik lebaran, kata Menhub, pemerintah akan menerapkan protokol kesehatan dan tracing secara ketat. Saat ini Kemenhub tengah mengonsultasikan dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat syarat perjalanan.
"Di antaranya mempersingkat masa berlaku alat screening (penyaringan) COVID-19 seperti GeNose, rapid test, atau
PCR test," kata Menhub.
Selain itu, lanjutnya, penerapan protokol kesehatan lainnya yang juga akan diperketat. Di antaranya memakai masker, melaksanakan jaga jarak, melakukan disinfektasi prasarana/sarana, pemberlakuan pembatasan penumpang dan pengaturan jadwal layanan.
Kemenhub juga bekerja sama dengan media nasional untuk melakukan survei nasional tentang potensi pemudik pada masa Lebaran 2021 yang akan menjadi rekomendasi pelaksanaan angkutan Lebaran tahun ini.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kemenhub untuk melakukan sejumlah langkah. Di antaranya mengantisipasi lonjakan penumpang dan meningkatkan konsistensi pengawasan protokol kesehatan
"Melakukan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana transportasi berupa inspeksi terhadap personel, ramp check sarana transportasi, ketersediaan peralatan keselamatan, dan SOP pelayanan dan keselamata," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga diminta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penyediaan fasilitas alat tes COVID-19 yang terjangkau dan akurat, serta mendorong penggunaan GeNose di setiap simpul transportasi.