Kemenkeu Buka suara soal Rencana Penerapan Single Salary pada 2026
- Penerapan single salary ditargetkan tahun depan: Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menargetkan penerapan single salary mulai berlaku tahun depan.
- Penerapan gaji tunggal butuh persiapan matang: Zudan menegaskan, penerapan gaji tunggal membutuhkan persiapan yang matang serta keputusan akhir yang harus diambil bersama-sama dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara menanggapi rencana penerapan gaji tunggal atau single salary bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK. Sistem ini sebelumnya diusulkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan direncanakan mulai diterapkan pada 2026.
Gaji tunggal bertujuan menyatukan berbagai komponen penghasilan ASN menjadi satu jenis gaji, sehingga lebih sederhana, transparan, dan adil.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman mengaku pihaknya belum mengetahui secara rinci rencana tersebut. Saat ini, pembahasan implementasi gaji tunggal ASN masih sebatas koordinasi antara BKN dan Kemenpan-RB.
“(Penerapan gaji tunggal ASN pada 2026) belum, saya belum tahu. Saat ini, progresnya masih di BKN dan Kemenpan-RB. Nanti, setelah selesai, baru akan dibahas di Kemenkeu,” ujar Luky kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Saat ditanya apakah sistem gaji tunggal bisa diterapkan pada 2026, Luky enggan berandai-andai. “Kita belum mau berandai-andai. Nanti kita lihat dulu hasil pembahasannya seperti apa,” ujarnya.
1. Penerapan single salary ditargetkan tahun depan
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, penerapan single salary ditargetkan mulai berlaku tahun depan. Single salary system adalah sistem gaji PNS yang hanya memuat satu jenis penghasilan sebagai gabungan dari berbagai komponen penghasilan.
Zudan menjelaskan, BKN bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, serta kementerian dan lembaga lainnya tengah melakukan koordinasi untuk menyelaraskan berbagai aspek dan regulasi
“Kita terus membahas dan mengoordinasikan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, BKN, dan kementerian/lembaga lainnya. Ini terus kita matangkan. Kita berharap tahun depan single salary sudah bisa diterapkan,” ujar Zudan.
2. Penerapan gaji tunggal butuh persiapan matang
Zudan menegaskan, penerapan gaji tunggal membutuhkan persiapan yang matang serta keputusan akhir yang harus diambil bersama-sama dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
“Tentu ini butuh persiapan yang matang, dan keputusan ini harus kita ambil bersama,” ujarnya.
3. Dengan single salary maka gaji dihitung sebagai satu komponen
Dengan single salary system, gaji dihitung sebagai satu komponen yang telah mencakup tunjangan, dengan nilai sekitar 75 persen dari total penghasilan sebelumnya. Skema ini dinilai lebih sederhana dan lebih adil bagi ASN maupun pensiunan. Sistem ini menggantikan model lama yang memisahkan berbagai jenis tunjangan.
Korpri sendiri telah menyampaikan gagasan ini sejak 10 tahun lalu. Organisasi tersebut berharap Menteri Keuangan yang baru dapat memberikan keberpihakan lebih besar terhadap kesejahteraan ASN, termasuk memastikan TPP di daerah dapat dibayarkan secara rutin dan dalam jumlah yang memadai.
