Kemenkeu Catat Defisit APBN Maret 2026 Capai Rp240,1 Triliun
- Kemenkeu mencatat defisit APBN per Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB, naik signifikan dibanding periode sama tahun lalu.
- Pendapatan negara tumbuh 10,5 persen menjadi Rp574,9 triliun, didorong peningkatan penerimaan pajak dan transformasi digital administrasi perpajakan meski kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi.
- Belanja negara melonjak 31,4 persen hingga Rp815 triliun untuk mempercepat program prioritas nasional dan perlindungan sosial, menjaga daya beli serta sinergi pusat-daerah.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB per 31 Maret 2026. Defisit ini tercatat naik hingga 140,58 persen dibandingkan realisasi defisit pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp99,8 triliun.
Defisit ini terjadi karena belanja negara yang meningkat lebih besar dibandingkan pendapatan, seiring langkah pemerintah yang mempercepat akselerasi belanja melalui program prioritas nasional dan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Posisi ini masih sangat terjaga, terukur, dan sesuai dengan desain APBN 2026. Pembiayaan anggaran juga dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro, dalam rilis APBN KITA, Kamis (30/4/2026).
1. Pendapatan negara per Maret hanya tumbuh 10,5 persen
Deni menjelaskan bahwa kinerja APBN hingga 31 Maret 2026 menunjukkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat, sehat, dan berjalan efektif. APBN terus berperan menjaga daya tahan ekonomi nasional, mendukung masyarakat, serta memastikan agenda pembangunan berjalan konsisten.
Pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari APBN, tumbuh 10,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Rinciannya, penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari APBN, tumbuh 14,3 persen (yoy). Di dalamnya, penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp394,8 triliun atau 16,7 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan yang sangat kuat sebesar 20,7 persen (yoy).
"Pertumbuhan ini didukung oleh perbaikan aktivitas usaha, harga komoditas yang tetap mendukung, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta transformasi digital administrasi perpajakan yang terus diperkuat. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2 persen dari target APBN, meskipun mengalami kontraksi 12,6 persen (yoy). Capaian ini memberikan kontribusi penting dalam menopang penerimaan negara sekaligus mendukung pengelolaan perdagangan dan perlindungan industri domestik," tegasnya.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasinya mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Meskipun mengalami normalisasi dibanding tahun sebelumnya, level ini tetap menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap struktur pendapatan negara.
2. Belanja negara tumbuh 31,4 persen
Sementara itu, realisasi Belanja Negara hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau 21,2 persen dari APBN, tumbuh 31,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Akselerasi belanja ini menunjukkan APBN bergerak cepat sejak awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Di sisi Belanja Pemerintah Pusat (BPP), realisasi tercatat sebesar Rp610,3 triliun atau 19,4 persen dari APBN. Angka ini mencerminkan percepatan pelaksanaan program kerja prioritas nasional, belanja Kementerian/Lembaga, perlindungan sosial, serta berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari APBN.
:Ini memperlihatkan upaya pemerintah menjaga sinergi pusat-daerah untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal," tegasnya.
3. Program MBG sudah terealisasi Rp70,2 triliun per 27 April
Menurutnya, program kerja prioritas diarahkan agar berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Hingga 27 April 2026, program MBG telah terealisasi Rp70,2 triliun, menjangkau 61,96 juta penerima, serta melibatkan 27.735 Satuan Pengelola Program (SPPG).
APBN mencatatkan defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB, dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan, posisi fiskal ini masih sangat terjaga, terukur, dan sesuai desain APBN 2026. Pembiayaan anggaran dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan.
