Klaim Program JKP Sudah Bisa Dilakukan Mulai 1 Februari 2022

14 Feb 2022, 22:35 WIB

ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, para pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa mulai mengklaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JHK) per 1 Februari 2022.

Klaim program JKP bisa dilakukan oleh pekerja atau buruh yang telah terdaftar dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Klaim JKP efektif per 1 Februari 2022. Ini mulai diberlakukan dan JKP ini merupakan perlindungan jangka pendek bagi pekerja atau buruh karena langsung dapat manfaat seketika saat berhenti bekerja," kata Airlangga, dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/2/2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJamsostek pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP.

1. JKP solusi jangka pendek buat pekerja atau buruh yang di-PHK

Ilustrasi PHK. (IDN Times/Aditya Pratama)

JKP bisa didapat pekerja atau buruh ketika terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tidak seperti JHT yang pencairannya ditahan hingga usia 56 tahun, JKP dapat diperoleh pekerja atau buruh secara langsung tanpa menunggu masa pensiun.

"Saat ini terdapat dua program perlindungan pekerja dan dapat disampaikan bahwa JHT berbeda dengan JKP. JHT merupakan perlindungan pekerja atau buruh untuk jangka panjang, sedangkan JKP merupakan perlindungan pekerja atau buruh untuk jangka pendek yang juga diberikan kepada pekerja dan buruh," tutur Airlangga.

2. Manfaat program JKP

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Ada tiga manfaat dalam program JKP, yakni manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan total 70 persen dari gaji atau upah yang pekerja atau buruh dapatkan selama bekerja.

Manfaat uang tunai ini diberikan BPJamsostek kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta.

"Pekerja atau buruh yang terkena PHK berhak memperoleh manfaat JKP berupa uang tunai sebesar 45 persen dari total upah (selama bekerja) dari bulan ke satu sampai ketiga dan kemudian 25 persen dari upah bulan keempat hingga keenam," ujar Airlangga.

3. Program JKP tidak mengurangi manfaat jaminan sosial lain yang sudah ada

ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan (IDN Times/Aditya Pratama)

Di sisi lain, Airlangga menegaskan, program JKP tersebut tidak akan mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya. Selain itu, program JKP juga tidak akan membebani pekerja dan pemberi usaha mengingat iurannya dibayarkan secara penuh oleh pemerintah.

"JKP tidak mengurangi manfaat jaminan sosial yang sudah ada dan iuran program JKP tidak membebani pekerja dan pemberi kerja karena besaran iuran sebesar dari 0,46 persen dari upah berasal dari pemerintah pusat," ucap Airlangga.