Menekraf Respons Keluhan Content Creator Soal Transparansi Pendapatan

Selain transparansi pendapatan, Riefky menyoroti kesulitan pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) financing.

Menurutnya, pelaku ekonomi kreatif masih menghadapi kendala ketika mencari pembiayaan untuk mengembangkan konsep maupun karya hasil kreativitas mereka. Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang ingin diperjuangkan bersama melalui kerja sama antarnegara.

"Nah ini hal-hal ini yang juga sekarang kita lihat juga menjadi perlu kita perjuangkan bersama-sama," ujar dia.

Riefky mengatakan, perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia cukup signifikan, terutama di kalangan generasi Z dan milenial. Namun, persoalan yang dihadapi para pelaku industri tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia.

Menurutnya, para pelaku ekonomi kreatif di sejumlah negara berkembang juga menghadapi tantangan serupa. Karena itu, terdapat kepentingan bersama untuk memperjuangkan persoalan yang dihadapi komunitas kreatif, termasuk dalam hal pendapatan dari platform digital dan akses pembiayaan.

"Nah ini ada spirit bersama karena kan ada perjuangan dari komunitas yang tidak hanya dirasakan oleh para pegiat ekraf kita tetapi juga dirasakan oleh para pegiat ekraf di negara-negara termasuk yang diperjuangkan oleh pemerintah di negara-negara ini termasuk negara-negara berkembang," tuturnya.

Riefky menjelaskan, kebutuhan untuk membahas persoalan ekonomi kreatif secara internasional menjadi salah satu alasan penyelenggaraan WCCE. Forum tersebut pertama kali digelar di Bali pada 2018, saat Triawan Munaf menjabat Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Indonesia menginisiasi forum tersebut bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Setelah penyelenggaraan pertama di Bali, WCCE berlanjut di Dubai pada 2021, kembali ke Bali pada 2022, lalu digelar di Tashkent, Uzbekistan pada 2024.

Riefky mengatakan, penyelenggaraan WCCE juga menghasilkan dokumen yang kemudian dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, dokumen hasil forum tersebut telah berkontribusi terhadap pembahasan ekonomi kreatif dalam agenda PBB.

Pada WCCE 2026 di Jakarta, pemerintah menyiapkan dokumen bernama Jakarta Vision. Dokumen tersebut dibahas melalui serangkaian pertemuan dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pemerintah, asosiasi, serta pelaku ekonomi kreatif.

"Hasil kesepakatan mereka sore inilah yang akan disahkan dalam bilateral meeting yang diikuti oleh 38 delegasi Head of Delegation siang ini, setelah makan siang untuk kita sahkan menjadi sebuah dokumen yang namanya Jakarta Vision," kata dia.