LKPP Bakal Terlibat Program Makan Bergizi Gratis, Ini Strateginya
- LKPP terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Prabowo-Gibran.
- LKPP akan tingkatkan kompetensi SDM internal untuk mendukung program tersebut.
- LKPP kirimkan tim advokasi ke daerah-daerah untuk pendampingan terkait program MBG.
Jakarta, IDN Times - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bakal terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan terhadap program itu, dilakukan LKPP dengan cara meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di internalnya.
"Yang pertama kita lakukan hari ini karena itu terkait dengan bagaimana meningkatkan kompetensi SDM, sumber daya manusia pengadaan yang mendukung program itu dengan teman-teman BGN (Badan Gizi Nasional)," kata Sekretaris Umum LKPP, Iwan Herniawan dalam pernyataannya kepada media di Jakarta, dikutip Selasa (5/11/2024).
1. Sudah ada SDM yang dilatih dan tersertifikasi
Iwan menambahkan, Kedeputian 3 LKPP sampai saat ini tengah menangani pembinaan dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM tersebut.
"Sudah ada SDM yang dilatih dan kemudian juga lulus sertifikasi," kata dia.
2. Pengiriman tim advokasi
Sejalan dengan itu, LKPP juga telah mengirimkan tim advokasi ke daerah-daerah guna melakukan pendampingan terkait program MBG tersebut.
"Kita dalam satu bulan terakhir ini sudah pendekatan SDM dulu, mulai dialog nasional, berikutnya kita setelah proses pelaksanaan, baru mengirimkan tim advokasi," ujar Iwan.
3. LKPP lakukan adokasi dan pendampingan
Iwan pun menjelaskan, LKPP memiliki Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat yang menangani penggunaan APBN dan di bawah Kedeputian 4 LKPP, serta terdapat Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah yang menangani penggunaan APBD.
"Dia timnya (Kedeputian 4) yang akan masuk untuk melakukan advokasi dan pendampingan," ujar Iwan.
Dia juga memastikan, program MBG ini akan mulai berjalan pada 2 Januari 2025 mendatang.
"Harus, harus sudah jalan dan kita juga dimandatkan untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha kecil," ujar Iwan.
