Mahfud: Ekonomi Digital Tak Bisa Terhindarkan dan Ditolak
Jakarta, IDN Times - Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, mengatakan digitalisasi ekonomi tak bisa dihindarkan oleh siapapun, termasuk masyarakat Indonesia tak bisa menolaknya.
Hal ini berangkat dari berkembangnya digitalisasi yang membuka akses pasar yang lebih luas, namun berpotensi merugikan usaha mitra dan konsumen melalui penyalahgunaan data digital.
“Tak bisa dihindarkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, ya kita tidak bisa menolaknya tetapi harus berhati-hati karena terjadi distribusi luar biasa dalam perkembangan ini,” ujarnya dalam debat cawapres perdana di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023) malam.
Saat ini, kata dia, Indonesia sudah memiliki beleid berupa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi (UU ITE).
Dalam perjalanannya sebagai Menko Polhukam, dia mengaku telah menangani berbagai kasus digitalisasi, misalnya pinjaman online (pinjol) yang telah memakan banyak korban.
“Kripto misalnya, kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik, kenapa karena dia dibuat secara hukum perdata melalui gadget, rakyat langsung bilang, kamu mau pinjam uang sekian yes, bunganya yes, kalau tidak bayar sekian yes, itu perdata dan itu banyak yang jadi korban banyak yang bunuh diri,” ujarnya.
Dalam pengalamannya, dia mengalami berbagai penolakan penanganan kasus perdata digital ekonomi, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatakan kasus pinjol bukan kewenangan mereka karena perusahaannya tak terdaftar.
“Berkali-berkali saya panggil, kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan di Menkopolhukam bahwa itu tindak pidana dan harus ditangkap dan itulah langsung ditangkap 144 orang di hari itu juga,” katanya.
Sebagai informasi, tiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD melaksanakan debat perdana pada Jumat (22/12/2023) malam. Mereka akan berbagai perspektif, ide dan taktik mereka menggaet suara masyarakat dari berbagai isu yang dibahas.
Tema debat perdana untuk cawapres ini terkait dengan ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan
