Maruarar Sirait Akan Siapkan 2.000 Rumah Subsidi buat Mitra Ojol Gojek
- Menteri PKP akan sediakan 2.000 unit rumah subsidi untuk mitra pengemudi ojek online.
- Pertemuan antara Kementerian PKP dan Gojek membahas adanya pengadaan perumahan subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
- CEO Gojek menyatakan dukungan terhadap kepemilikan rumah bagi mitra pengemudi ojek online demi kesejahteraan rakyat.
Jakarta, IDN Times - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait rencananya bakal menyediakan 2.000 unit rumah subsidi bagi pengemudi ojek online, dalam hal ini perusahaan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Jumlah ini akan dikategorikan untuk mitra pengendara roda dua dan roda empat.
"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek," ujar Maruara yang akrab disapa Ara di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
1. Upaya implementasi arahan Presiden Prabowo
Kementerian PKP pada hari ini melakukan pertemuan dengan Gojek yang membahas adanya pengadaan perumahan subsidi bagi pengemudi transporasi online, baik roda dua maupun roda empat. Hal ini jadi upaya implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan rumah subsidi yang tepat sasaran.
"Jadi, diawali dari arahan Presiden Prabowo kepada saya sebagai menteri, bagaimana perumahan atau rumah subsidi ini bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria," ujarnya.
2. CEO Gojek sambut baik program ini
Dalam kesempatan yang sama, CEO Gojek Patrick Waluyo mengatakan, pihaknya bakal mendukung adanya kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya mitra pengemudi ojek online. Dia mengatakan, ini jadi tujuan bersama untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat.
"Saya berterima kasih sekali atas undangannya pada hari ini, kita sangat mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi kami. Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," kata Patrick Waluyo.
3. Upaya jangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Pemerintah kini tengah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui data dan kriteria penerima yang layak, termasuk sesuai upaya menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Maruarar Sirait menjelaskan, kriteria MBR yang berlaku adalah mereka yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta untuk yang belum menikah, dan Rp8 juta untuk status menikah. Namun ada pengecualian di wilayah Papua yang punya kriteria penghasilan maksimal lebih tinggi.
