ilustrasi penggunaan drone dalam pertanian presisi untuk mengelola lahan secara efisien dan terkontrol (pexels.com/Magda Ehlers)
Pengelolaan sumber daya bersama dapat dipengaruhi oleh lembaga dan teknologi. Masyarakat dapat membuat aturan terkait penggunaan sumber daya sekaligus menetapkan sanksi bagi pihak yang menggunakannya secara berlebihan.
Pemerintah juga dapat membuat regulasi untuk membatasi penggunaan sumber daya serta melakukan investasi dalam konservasi. Contohnya, pemerintah dapat membatasi jumlah hewan ternak yang boleh digembalakan di tanah milik negara atau menetapkan kuota penangkapan ikan.
Pemberian hak kepemilikan kepada individu menjadi cara lain untuk mengubah sumber daya bersama menjadi barang pribadi. Dari sisi teknologi, hal ini membutuhkan cara untuk mengidentifikasi, mengukur, dan membagi sumber daya bersama menjadi unit atau petak yang dapat dimiliki secara pribadi. Pemberian cap merek pada hewan ternak menjadi salah satu contohnya.
Gagasan mengenai pembagian kepemilikan tersebut berkaitan dengan William Forster Lloyd pada masa penerapan Enclosure Acts oleh Parlemen Inggris. Aturan tersebut menghapus pengaturan tradisional mengenai kepemilikan bersama atas lahan penggembalaan dan ladang, kemudian membaginya menjadi kepemilikan pribadi.
Namun, pengelolaan sumber daya bersama tidak selalu harus dilakukan dengan membaginya menjadi kepemilikan pribadi. Ekonom Elinor Ostrom mendukung aturan tradisional ketika warga desa dan tuan tanah mengelola lahan penggembalaan secara bersama.
Dalam model tersebut, pengelolaan dapat dilakukan melalui rotasi tanaman, penggembalaan secara musiman, serta sanksi terhadap penggunaan berlebihan dan penyalahgunaan sumber daya.
Tindakan kolektif juga dapat digunakan ketika kondisi teknis atau faktor fisik membuat sumber daya bersama sulit dibagi menjadi petak-petak pribadi. Pengaturan konsumsi menjadi salah satu cara untuk mengendalikan persaingan dalam penggunaan sumber daya.