Menaker Hadapi 2 Isu Utama Pencairan BSU 2025, Termasuk Anggaran

24 Jun 2025, 12:15 WIB

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo (kiri), Menaker Yassierli (tengah), dan Wamenaker Immanuel Ebenezer (kanan) (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Intinya sih...

Pencairan BSU dilakukan hari ini
Lebih dari 2 juta masyarakat telah menerima BSU tahap pertama sebesar Rp600 ribu
Pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk penyaluran BSU tahap pertama sebesar Rp1,47 triliun lebih
Ada 4,5 juta penerima pada tahap kedua
Bakal ada lebih dari 4 juta penerima BSU sebesar Rp600 ribu pada tahap kedua nanti
Tahun ini, pemerintah menargetkan sekitar 17 juta tenaga kerja sebagai penerima BSU
Anggaran untuk BSU mencap

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengakui butuh waktu untuk mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu kepada 17 juta penerima. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, pihaknya menghadapi dua isu utama dalam proses pencairan BSU tersebut.

Hal itu disampaikan Yassierli dalam konferensi pers di Gedung Kemnaker, Jakarta pada Selasa (24/6/2025). Yassierli mengaku kerap mendapatkan banyak pertanyaan baik dari media maupun masyarakat terkait kapan pencairan BSU.

"Ada dua isu sebenarnya. Yang pertama itu adalah isu kita ingin sangat hati-hati dalam memastikan data dari BPJS Ketenagakerjaan itu sesuai dengan kriteria yang memang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua tentu administrasi keuangan karena anggarannya itu adalah sesuatu yang belum kita rencanakan dari awal tahun," tutur Yassierli.

1. Pencairan BSU dilakukan hari ini

Konferensi pers Menaker Yassierli terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Yassierli menambahkan, pemerintah ingin melakukan hal terbaik dalam penyaluran BSU. Hal itu dilakukan dengan menyiapkan regulasi dan data agar tepat sasaran sehingga pencairan BSU bisa dilakukan per hari ini.

Profesor asal ITB itu pun memastikan lebih dari 2 juta masyarakat telah menerima BSU sebesar Rp600 ribu dari pemerintah.

"Sampai dengan hari ini, dari jumlah penerima BSU tahap satu yang ditetapkan sebanyak 3.697.836 penerima sudah tersalurkan ke rekening penerima sebanyak 2.450.068 orang dan sisanya 1.247.768 masih dalam proses," tutur Yassierli.

Dengan demikian, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk penyaluran BSU tahap pertama sebesar Rp1,47 triliun lebih.

2. Ada 4,5 juta penerima pada tahap kedua

Pekerja mencairkan BSU di Kantor Pos. (Dok. Pos Indonesia)

Lebih lanjut Yassierli mengatakan, bakal ada lebih dari 4 juta penerima BSU sebesar Rp600 ribu pada tahap kedua nanti.

Kemnaker saat ini tengah melakukan proses verifikasi dan validasi data yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Untuk penyaluran tahap dua, BPJS Ketenagakerjaan sudah menyampaikan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima (BSU) dan saat ini sedang dalam proses verifikasi dan validasi," kata Yassierli.

Tahun ini, pemerintah menargetkan sekitar 17 juta tenaga kerja sebagai penerima BSU. Para penerima merupakan pekerja formal yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk tenaga honorer dan guru PAUD, pendataan dilakukan secara terpisah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh karena itu, pada tahap awal ini, penyaluran BSU difokuskan terlebih dahulu pada pekerja formal di luar kategori tersebut.

Sementara itu, untuk pekerja non-formal, pemerintah masih perlu menyusun kebijakan lanjutan karena data terkait kelompok ini belum sepenuhnya terpetakan secara akurat.

3. Anggaran untuk BSU mencapai Rp10,72 triliun

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

BSU merupakan salah satu dari lima stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025, dengan target mencapai 5 persen secara tahunan (year-on-year). Langkah ini diambil karena pada kuartal I 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat hanya sebesar 4,87 persen (yoy).

BSU sebesar Rp300 ribu diberikan kepada total 17,3 juta penerima, yang terdiri atas pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), termasuk 228 ribu guru di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta 277 ribu guru di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Program ini berlaku untuk periode Juni–Juli 2025, dengan total anggaran sebesar Rp10,72 triliun.