Menaker Minta Perusahaan Besar Tambah Pekerja Disabilitas

- Menaker mendorong perusahaan besar untuk mempekerjakan lebih banyak penyandang disabilitas
- Pemerintah akan memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) khusus untuk disabilitas
- Harapannya, perusahaan akan lebih mudah mencari tenaga kerja disabilitas yang sudah terlatih dan bekerja sama demi ekosistem tenaga kerja yang adil dan inklusif
Jakarta, IDN Times - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong perusahaan-perusahaan besar lebih banyak mempekerjakan penyandang disabilitas. Harapannya, setiap perusahaan besar memiliki pekerja disabilitas, minimal 1 persen dari total pegawainya.
“Jadi tahun depan kami berharap perusahaan besar angka 2 persen, angka 1 persen, 1 persen itu minimal ya dari jumlah tenaga kerjanya, 1 persen adalah tenaga kerja disabilitas,” kata Yassierli dalam acaranya Naker Award 2025 Page I di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025).
1. Bakal perbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) untuk disabilitas

Seiringan dengan itu, pemerintah juga akan terus memperbanyak balai latihan kerja (BLK) dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) khusus untuk disabilitas.
“Kita akan terus berbenah di balai-balai latihan kerja, BBPVP yang kami miliki, untuk kita jadikan sebagai pusat pelatihan penyiapan tenaga kerja disabilitas,” ujar Yassierli.
2. Pengusaha diberikan tenaga kerja disabilitas terlatih

Dengan upaya itu, harapannya perusahaan akan lebih mudah mencari tenaga kerja disabilitas yang sudah terlatih.
“Jadi kita ingin teman-teman perusahaan, tinggal tahu beres. Kita sudah siapkan misalnya untuk resepsionis, untuk kerja administrasi, untuk kemudian membantu bisa jadi di lantai produksi, apapun itu,” ucap Yassierli.
3. Minta pelaku usaha bekerja sama

Harapannya, upaya itu juga disambut oleh para pengusaha demi menciptakan ekosistem tenaga kerja yang adil dan inklusif bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI).
“Karena konsepnya adalah ekosistem ketenagakerjaan yang kita kembangkan harus adil dan inklusif,” tutur Yassierli.

















