Menkeu Beberkan Pentingnya Keseteraan Gender hingga Ekonomi Digital
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri
Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (Annual Meeting World Economic Forum(WEF) 2024 yang diselenggarakan di Davos, Swiss. Pelaksanaan WEF tahun ini dilaksanakan pada 15-19 Januari 2024 dengan tema Rebuilding Trust.
"Tema tersebut sejalan dengan tujuan Pertemuan WEF yaitu bekerja sama membangun kepercayaan dan membentuk prinsip, kebijakan, dan kemitraan dalam menghadapi tantangan-tantangan, seperti kondisi dunia yang semakin terfragmentasi, terjadinya konflik di Timur Tengah, perubahan iklim, tekananinflasi dan kenaikan suku bunga, hingga dampak kemajuan pesat kecerdasan buatan generatif atauartificial intelligence (AI)," ungkap Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat (19/1/2024).
1. Indonesia sudah implementasi kebijakan kesetaraan gender
Mengawali lawatannya, dalam sesi The Economics of Gender Parity, Menkeu menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.
"Kami sudah implementasikan budget tagging, anggaran keterampilan dan kesehatan, alokasi beasiswa pendidikan LPDP, Program Keluarga Harapan, serta akses pembiayaanuntuk usaha ultra mikro," jelas Sri Mulyani.
Terkait dengan kesetaraan gender di pasar tenaga kerja, Menkeu menyampaikan bahwa perempuan yang berkarir menghadapi tantangan dalam pembagian waktu untuk bekerja dan mengurus keluarga.
"Peningkatan penggunaan teknologi digital paca pandemik dapat menjadi momentum bagi perempuan karena memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam berkarir dan berusaha sehingga lebih berkontribusi dalam perekonomian," ungkapnya.
2. Pendanaan perubahan iklim butuh investasi yang besar
Selanjutnya, pada sesi multilateral development banks (MDB): Bigger, Bolder, Better, Menkeu menyampaikan perlunya MDB untuk menjadi lebih besar, lebih berani, dan lebih baik agar dapat memenuhi kebutuhan pendanaan bagi pembangunan dan perubahan iklim.
Kebutuhan pendanaan perubahan iklim dan transisi energi membutuhkan investasi yang sangat besar, tidak hanya dari sumber publik dan MDBs, tetapi juga memerlukan partisipasi modal swasta.
"Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai instrumen kebijakanyangtepat untuk pihak swasta, seperti melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha(KPBU), jaminan pemerintah, serta jenis dukungan Pemerintah lainnya," tegasnya.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa kebutuhan pendanaan untuk perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan seharusnya tidak saling berkompetisi, namun saling melengkapi dengan memaksimalkan sumber pendanaan dari publik dan swasta.
3. Menkeu sampaikan lima poin pengembangan ekonomi digital
Pada sesi Building ASEAN's Regional Integration through the Digital Economy, Menkeu pun menyampaikan bahwa Indonesia memandang digitalisasi ekonomi sebagai salah satu pilar penting dalam keketuaan ASEAN 2023 untuk transformasi ekonomi yang mendukung produktivitas dan pertumbuhan yang inklusif di ASEAN.
Dengan potensi ekonomi digital yangsangat besar, para pimpinan ASEAN telah mengadopsi digital economic framework dalam keketuaan ASEAN 2023.
Namun, adopsi tersebut masih menghadapi beberapa masalah seperti kualitas infrastruktur yang belum merata dan ketersediaan kerangka peraturan untuk menciptakan keamanan data dan interoperabilitas antarsistem.
"Bank Indonesia telah memiliki sistem QRIS, yang digunakan oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam," tegasnya.
Menkeu paparkan lima poin pengembangan ekonomi digital di ASEAN
- Memastikan ketersediaan akses internet
- Mendorong kompetisi bisnis yang menghasilkan inovasi
- Sistem pendidikan yang meningkatkan literasi digital
- Keamanan sistem teknologi digital
- Memperluas inklusi sektor keuangan terutama untuk kaum perempuan
Sebagai informasi, di sela-sela pertemuan WEF, Menkeu juga menghadiri beberapa pertemuan bilateral dengan Mohammed Abdullah Al-Jadaan (Menteri Keuangan Saudi Arabia) dan Neal Mohan(CEO YouTube). Pada pertemuan dengan Menteri Keuangan Saudi Arabia.
