Menkeu: Inflasi 2 hingga 4 Persen Masih Realistis

01 Jun 2022, 11:47 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai asumsi inflasi 2023 yang berada pada kisaran 2 hingga 4 persen masih cukup realistis. Kondisi ini sejalan dengan berbagai lembaga internasional yang memperkirakan inflasi Indonesia tahun 2022 masih berada di bawah 4 persen, dengan consensus forecast per Mei 2022 pada kisaran 3,6 persen.

“Kami berpandangan bahwa asumsi inflasi 2023 yang berada pada kisaran 2 sampai 4 persen masih cukup realistis. Meski kita memahami dinamika yang sering muncul secara sangat tiba-tiba,” ucap Menkeu.

1. Konflik berdampak tingginya harga komoditas

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Menkeu menjelaskan dinamika ekonomi global saat ini diwarnai oleh tingginya tekanan inflasi akibat melonjaknya harga komoditas, terutama setelah pecahnya konflik Rusia-Ukraina. Di Amerika Serikat dan Eropa, laju inflasi sudah mencatatkan rekor tertinggi dalam empat dekade terakhir, sementara inflasi di Argentina dan Turki masing-masing mencapai 58 persen dan 70 persen pada April 2022.

“Sejalan dengan meningkatnya harga komoditas global, tekanan inflasi domestik juga mulai terlihat meningkat pada April 2022 yang tercatat 3,5 persen, relatif lebih tinggi dari inflasi sebelumnya. Namun dibandingkan berbagai inflasi di negara maju maupun emerging, (inflasi Indonesia) ini adalah inflasi yang cukup rendah,” kata Menkeu.

2. Harga komoditas global meroket

Ilustrasi komoditas (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Menkeu manambahkan, selain kenaikan harga komoditas global, faktor musiman terkait Ramadan dan hari raya, serta mulai pulihnya permintaan domestik, juga turut berkontribusi pada naiknya inflasi bulan lalu. Mulai pulihnya permintaan domestik tercermin pada pergerakan inflasi inti yang berada dalam tren yang meningkat.

Menkeu mengatakan inflasi domestik berpotensi meningkat jauh lebih tinggi jika kenaikan harga komoditas global sepenuhnya di pass-through ke harga-harga domestik. Namun, Menkeu menegaskan bahwa potensi transmisi tingginya harga komoditas global tersebut dapat diredam dengan jalan mempertahankan harga jual BBM, LPG dan listrik di dalam negeri untuk tidak naik, dengan konsekuensi peningkatan pada biaya subsidi dan kompensasi.

“APBN berperan penting sebagai shock absorber sehingga daya beli masyarakat serta keberlanjutan pemulihan ekonomi tetap dapat dijaga. Berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat, seperti melalui skema subsidi dan bantuan sosial, terus dilaksanakan sebagai bagian dalam mengendalikan inflasi,” ujar Menkeu.

3. Kerja bareng atasi inflasi

Ilustrasi Inflasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut, kebijakan pengendalian inflasi lainnya juga ditempuh bersama dengan Bank Indonesia melalui koordinasi yang kuat dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Upaya-upaya pengendalian inflasi tersebut telah berhasil menjaga inflasi Indonesia pada level yang relatif rendah dibandingkan berbagai berbagai negara,” kata Menkeu.

4. Faktor ketidakpastian masih tinggi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. ANTARA/HO-Humas Kemenkeu.

Terkait asumsi harga minyak Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP), Pemerintah sependapat bahwa faktor ketidakpastian masih tinggi, khususnya terkait penyelesaian konflik geopolitik serta prospek kinerja ekonomi global, terutama di AS dan Tiongkok, yang akan berdampak pada keseimbangan supply dan demand minyak pada 2023.

Prospek penyelesaian konflik geopolitik, kata Menkeu, juga dapat mengubah peta perdagangan komoditas energi dunia secara signifikan. Demikian juga dengan prospek kinerja ekonomi global, khususnya AS, Eropa, dan Tiongkok.

“Sesuai komitmen Pemerintah dengan tetap menjaga kesehatan fiskal, peran APBN akan dioptimalkan sebagai shock absorber jika terjadi guncangan. Oleh karena itu, APBN perlu dirancang secara hati-hati dan fleksibel. Pemerintah terus memonitor perkembangan pasar minyak mentah global sehingga proyeksi asumsi ICP dapat dikalkulasi secara kredibel,” ucap Menkeu.