Menkeu minta BTN percepat penyaluran dana.
Perketat pengawasan penyaluran penempatan dana.
Kriteria BPD dapat penempatan dana.
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti rendahnya penyerapan dana pemerintah yang ditempatkan pada Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp25 triliun.
Ia berencana menemui Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, untuk memastikan langsung penyebab lambatnya serapan dana tersebut.
“Dirutnya mau ketemu saya, tapi sampai sekarang belum sempat. Nanti saya datang ke sana deh,” ujar Purbaya kepada wartawan di Tanjung Priok, Senin (13/10/2025).
Purbaya mengaku heran karena sebelumnya Direktur Utama BTN sempat menyatakan dana tersebut akan terserap habis hingga akhir tahun ini.
“Tapi harusnya sih dia bisa cepat nyalurin. Yang pertama, dia bilang bisa habis Desember. Tapi ketika saya lihat masih rendah penyerapannya, agak aneh juga,” katanya.
Menurut Purbaya, pemerintah akan terus memantau realisasi penyaluran dana tersebut. Jika hingga waktu tertentu penyerapannya tetap rendah, pemerintah membuka opsi untuk mengalihkan dana ke bank Himbara lain yang dinilai lebih siap.
“Tapi kita lihat nanti. Kalau masih rendah, ya kita geser ke tempat lain,” ujarnya.
Langkah pengawasan langsung ini, lanjut Purbaya, bukan inisiatif sepihak. Ia menjelaskan, kegiatan sidak atau kunjungan ke bank-bank dilakukan bersama pihak lain, khususnya Danantara, lembaga yang juga berada di bawah pengawasannya.
“Kan saya ke sana enggak sendiri. Saya selalu sama Danantara. Danantara yang ajak saya ke sana. Saya dewan pengawas Danantara,” tuturnya.
Purbaya juga menepis anggapan bahwa kunjungan tersebut melampaui kewenangan Kementerian Keuangan. Ia menegaskan, koordinasi tetap dijaga sesuai dengan konteks.
"Saya ketua KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan). Jadi, ada yang memang perlu koordinasi, ada juga yang tidak. Karena saya pengawas Danantara, dan kebetulan uang yang saya tempatkan sebelumnya ada di situ, saya ingin tahu dampaknya seperti apa,” jelasnya.
Selain menyoroti BTN, Purbaya juga mempertimbangkan kemungkinan penyaluran dana ke Bank Pembangunan Daerah (BPD), asalkan memiliki kinerja dan tata kelola yang kuat.
“Kita lihat dulu kesiapan mereka. Tapi saya akan pertimbangkan BPD dari Pemda yang kuat. Jadi, tidak semua bisa dapat,” ucapnya.
Terkait potensi dana penempatan di taruh pada Bank Jawa Barat (BJB), Purbaya belum bisa memastikannyan. Namun ia menegaskan penempatan dana ditaruh pada BPD yang aman dan bebas dari persoalan hukum.
Sementara itu, terkait bunga dana pemerintah yang ditempatkan di perbankan, Purbaya menegaskan pemerintah tidak menetapkan suku bunga tinggi karena dapat merugikan negara.
“Saya malah menurunkannya di bawah bunga pasar. Karena itu bunga yang kita dapat kalau ditaruh di BI. Kalau saya kasih lebih tinggi, justru bisa merugikan negara dan bikin repot,” ungkapnya.