Menteri Desa Bantah Ada Desa Hantu

Berdasarkan data itu, Abdul Halim mengatakan perlunya menyamakan persepsi dengan berbagai pihak. Salah satunya terminologi 'Desa Hantu', 'Desa Fiktif' atau pun 'Desa Siluman'.

"Apa sih yang dimaksud dengan hantu? Apa yang dimaksud desa siluman? Apa yang dimaksud desa fiktif dan seterusnya. Jadi kita harus samakan persepsi dulu karena dari persepektif data-data yang lengkap di Kemendes kita gak temukan," jelasnya.

Abdul Halim juga menyebut tidak ada desa yang tidak memiliki penduduk. Pernyataannya ini membantah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan kemunculan desa-desa siluman sebagai imbas adanya kucuran dana desa.

Di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11), Sri Mulyani mengungkapkan ada laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

"Gak ada. Dari data yang kita miliki tidak ada desa yang gak berpenduduk. Yang menerima dana desa dan dilakukan proses pembangunan dan desa," katanya.

Menurut Sri Mulyani, dalam perkara tersebut, diduga ada 34 desa yang bermasalah; tiga desa di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada akan tetapi surat keputusan pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.

Ketika ditanya mengenai aliran dana bermasalah, Abdul Halim mengatakan hal itu berbeda dengan desa fiktif. Ia mencontohkan dana desa bisa terjadi karena penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa.

"'Lho kan ada itu kepala desa yang kena kasus hukum', itu kan penggunaan desa yang kurang sesuai, bukan desanya fiktif gitu aja. Tapi satu kalau tanya, desa siluman ada? Ada desa siluman di Lebak namanya desa siluman itu betul itu," terangnya.