Menteri ESDM Pastikan Freeport Bisa Nambang hingga 2061

17 Nov 2023, 15:58 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023). (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan izin beroperasinya Freeport di Indonesia akan diperpanjang hingga 2061. Jadi, izin yang semula berakhir di 2041 diperpanjang selama 20 tahun.

Hal itu menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan Chairman Freeport McMoRan, Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada Senin (13/11/2023).

"Freeport, ya itu (diperpanjang hingga) 2061, karena dia kan sudah sekian puluh tahun dan dalam persyaratannya kan ada cadangan ya, masa mau kita putusin (Freeport) terus nyari lagi," kata Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

1. Indonesia jadi pemegang mayoritas tambang Freeport

Kawasan Tambang Freeport Indonesia di Grasberg, Tembagapura, Papua. (IDN Times/Uni Lubis)

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia itu mengatakan, setelah 2041, operasional tambang Freeport di Papua, mayoritas dikendalikan oleh Indonesia.

Hal itu seiringan dengan bertambahnya kepemilikan saham Indonesia di Freeport sebesar 10 persen menjadi 61 persen.

"Dipegang mayoritas Indonesia. Operatorship-nya MIND ID," ujar Arifin.

Itu, kata Arifin dari sisi manajerial. Sedangkan dari sisi teknikal pertambangan dan hal-hal terkait lainnya, Indonesia tetap memerlukan peran dari yang ahlinya.

"Kalau untuk perihal teknik pertambangan atau segala macemnya tetap aja kita perlu yang jago ngebor dalam," ujarnya.

2. Freeport diminta segera bangun smelter di Papua

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (kiri), didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas saat kunjungan kerja ke proyek pembangunan smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Kamis (9/11/2023). (dok. Freeport)

Sejalan dengan perpanjangan izin, PT Freeport Indonesia (PTFI) harus membangun fasilitas pemurnian mineral atau smelter di Papua. Itu merupakan salah satu syarat untuk perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

"Jadi, kan ini kan perpanjangan kan mulai dari 2041. Nah, memang kita minta secepatnya itu. Tentu saja dia kan harus menghitung balance supply-nya, bijihnya cukup enggak. Nah kelebihan bijih itu nanti dibawa ke kawasan industri tuh, Fakfak," ujarnya.

Arifin menerangkan, kawasan industri Fakfak dimulai dengan pembangunan pabrik pupuk yang peletakan batu pertamanya (groundbreaking) dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Nah, di Fakfak ini besok kita mau groundbreaking, pabrik pupuk. Ya nanti di situ akan ada kompleks industri yang banyak lah," tambahnya.

3. Jokowi targetkan perpanjangan izin kelar bulan ini

Presiden Jokowi bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson di Washington Dc, Amerika Serikat pada Senin (13/11/2023) (dok. Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap agar hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November 2023.

“Selesai di akhir bulan ini,” kata Jokowi dikutip dari keterangan resminya.