Menteri PU: Proyek IKN Dilanjutkan tapi Gak Segaspol Dulu
- Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan pembangunan IKN Nusantara tetap dilanjutkan dengan penyesuaian kecepatan karena potensi konflik global.
- Fokus pembangunan di Kaltim akan tetap dipertahankan, namun belum ada perhitungan pasti terkait kecepatan pelaksanaannya.
- Prioritas utama dalam pembangunan IKN adalah infrastruktur untuk lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang disesuaikan dengan keterbatasan anggaran.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap dilanjutkan, namun tidak secepat dibanding sebelumnya.
Penyesuaian tersebut dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto khawatir akan potensi terjadinya konflik global yang berskala besar, yang mengganggu stabilitas pangan.
"Untuk IKN tetap akan kita teruskan, cuma mungkin kecepantannya nggak seperti dulu karena yang dikhawatirkan Bapak Presiden adalah perang benar-benar terjadi secara masif," kata Dody di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/10/2024).
1. Pemerintah belum hitung perubahan kecepatan pembangunan IKN
Dody menegaskan fokus pembangunan baru Indonesia di Kalimantan Timur (Kaltim) akan tetap dipertahankan. Namun, dia mengakui belum ada perhitungan pasti terkait kecepatan pelaksanaannya.
Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah mencapai swasembada pangan, sehingga langkah-langkah dalam pembangunan IKN akan disesuaikan dengan kebutuhan tersebut.
"Ya belum (dihitung kecepatan pembangunan IKN), tapi yang lebih utama lagi urusannya swasembada pangan," paparnya.
2. Kecepatan pembangunan IKN menyesuaikan ketersediaan dana
Dia menyampaikan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, prioritas utama akan diberikan pada infrastruktur untuk lembaga legislatif, yudikatif, dan tentu saja eksekutif.
Namun, dia menekankan keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus mengatur dan menyesuaikan kecepatan proyek tersebut sesuai dengan kondisi keuangan yang tersedia.
"Mungkin kecepatannya, karena kan semua kita kan dana serba terbatas ya, jadi semua diatur lah, semua diatur disesuaikan dengan kesiapan uang di kantong, kira-kira gitu lah bahasa kasarnya," paparnya.
3. Fokus utama Prabowo ketahanan pangan untuk capai swasembada
Dody mengungkapkan ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintah karena Indonesia belum sepenuhnya mencapai swasembada pangan dan masih bergantung pada impor beras.
Ketergantungan impor dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah sosial yang lebih serius di masa mendatang apabila terjadi gejolak di global.
"Kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi dan kita masih butuh beras sana sini, itu dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang akan lebih besar, makanya ketahanan pangan jadi fokus utama," tambahnya.
